ILLUMINATING INDONESIA'S LABOR MOVEMENT

For almost a decade now, the labor movement in Indonesia has shown its muscle. In the midst of a fierce wave of neoliberalism meant to suppress collective labor power, Indonesian workers have proved the opposite.

In 2006, Indonesian workers in full strength took to the streets to reject the government’s plan to revise Labor Law No. 13/2003. The workers’ resistance proved effective and forced the government to drop the plan. This success had a significant impact on workers’ awareness of their collective power. (selengkapnya)

MERAYAKAN 1 MEI 2013 : MEMBACA KEKUATAN GERAKAN BURUH INDONESIA

Hampir 10 tahun terakhir kekuatan gerakan buruh memperlihatkan keperkasaannya. Di tengah gelombang neoliberalisme yang berusaha menaklukkan kekuatan kolektif buruh, buruh Indonesia membuktikan sebaliknya. Sejak 2006 ketika terjadi aksi massa serikat buruh menolak revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan membuat pemerintah menarik kembali rencana revisi, sejak itu pula kesadaran buruh terhadap  kekuatan kolektif  terus menguat. Sejak saat itu tiap tahun unjuk kekuatan buruh setiap perayaan  1  Mei  makin massif dan bersifat nasional serta semakin efektif untuk membuat pemerintah memperhitungkan kekuatan mereka. selengkapnya

PREDIKSI SITUASI PERBURUHAN 2013

Rina Herawati – Peneliti AKATIGA

Tahun 2012 telah berakhir. Dalam bidang perburuhan, bersatu dan bangkitnya buruh dan serikat   buruh dalam gerakan yang masif, memiliki konsep dan terencana (atau dalam strategi MPBI disebut KLA – Konsep, Lobby, Aksi) adalah catatan penting yang niscaya akan menjadi bagian dari sejarah perburuhan Indonesia. Pada saat yang sama, penggunaan hasil-hasil penelitian sebagai basis advokasi serikat buruh terutama dalam isu upah layak, outsourcing dan BPJS juga makin memperlihatkan kematangan gerakan serikat buruh. Setelah itu semua, apa kiranya yang akan terjadi pada 2013? Isu-isu apa yang akan muncul ke permukaan dan menjadi fokus advokasi? Bagaimana pula dinamika aktor-aktor perburuhan: buruh – serikat buruh, pengusaha – asosiasi pengusaha dan pemerintah?  selengkapnya
 

CATATAN AKHIR TAHUN PERBURUHAN INDONESIA 2012
Indrasari Tjandraningsih - AKATIGA

Sepanjang tahun 2012, dunia perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia dihiasi dinamika yang amat tinggi. Aksi-aksi buruh turun ke jalan-jalan utama dan pusat-pusat pemerintahan di berbagai kota besar di Indonesia menjadi penanda utamanya. Ada tiga hal yang menjadi tuntutan buruh melalui aksi-aksinya yakni kenaikan upah, penghapusan praktik outsourcing tenaga kerja dan tuntutan jaminan sosial.

Tuntutan untuk perbaikan nasib terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran angka 6.0 % – 6.5%  selama lima tahun terakhir, kecuali untuk tahun 2009. Dalam konteks ini kaum buruh  menagih pemerataan hasil pertumbuhan. Aksi buruh di Indonesia melengkapi dinamika buruh di Asia Tenggara. Seperti di Indonesia buruh di Thailand, Malaysia bahkan Singapura bergerak menuntut perbaikan kondisi  dan kesejahteraan yang lebih besar.  Aksi buruh di Indonesia sepanjang tahun ini memperlihatkan dua hal utama yakni lemahnya pemerintah dan menguatnya gerakan buruh. (selengkapnya)

RINGKASAN DISKUSI AKATIGA 23 NOVEMBER 2012
“ MP3EI: Perjamuan Suci Kapitalisme di Indonesia”

MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia bisa diibaratkan menu bagi investor tentang paket-paket pembangunan di Indonesia, seperti halnya daftar menu makanan menggiurkan yang disajikan di restoran. Demikian disampaikan Didi Novrian, dalam diskusi AKATIGA 23 November lalu yang bertajuk, MP3EI: Perjamuan Suci Kapitalisme di Indonesia.

Didi, pembicara dalam diskusi itu, selanjutnya menyampaikan, bagi  sebagian kalangan MP3EI ini dipandang sebagai cara untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Ia menjanjikan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Dari segi tampilan pun dokumen itu sangat menarik; gambar-gambar yang indah, grafik-grafik canggih, dan kaya warna. Namun Sajogyo Institute (SAINS), lembaga tempat Didi bekerja, telah mengkaji bahwa kenyataannya apa yang tampak indah di MP3EI berbeda dengan yang ada di lapangan. Program-program investasi seperti digembor-gemborkan MP3EI kerap tidak membawa kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area-area investasi. Kegiatan seperti penambangan nikel di Halmahera, misalnya, mengakibatkan meningkatnya penderita kanker payudara di sekitar lokasi penambangan itu.  

Para peserta diskusi yang berasal dari para peneliti dan Badan Pembina AKATIGA, lembaga-lembaga jaringan AKATIGA, mahasiswa, dan kalangan umum, begitu antusias mengikuti diskusi itu. Beberapa peserta menyampaikan kekesalannya atas fakta-fakta lapangan yang dikemukakan pembicara. Salah seorang peserta di antaranya bertanya, bukankah proses pembangunan yang banyak berdampak negatif itu telah berlangsung sebelum ada MP3EI, bagaiman posisi MP3EI dalam hal ini?

Didi menjawab, dalam hal ini MP3EI merupakan momentum bagi proses perusakan yang selama ini sudah berjalan. Periode waktu MP3EI adalah tahun 2011-2025, sementara pengerusakan telah berlangsung sejak lama. Desain yang dibawa MP3EI ini sebenarnya sudah berjalan di lapangan. MP3EI merupakan kredo baru bagi pemerintah, seperti dulu dikenal adanya REPELITA, tetapi substansinya melanjutkan strategi yang dijalankan sejak jaman Orde Baru.

Didi juga menjelaskan bahwa SAINS melakukan kajian ini untuk menunjukkan bagaimana  efek buruk kapitalisme yang bekerja melalui mekanisme negara dan bagaimana efek ini menimpa pada kelompok yang paling miskin di wilayah-wilayah tersebut. Kajian ini juga akan dijadikan landasan oleh SAINS untuk membangun alat analisis bagi kajian agraria kontemporer di Indonesia. 

MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA

Diskusi bulanan AKATIGA 25 Oktober lalu menghadirkan Fransisca Fitri Kurnia Sri sebagai pembicara dan Nurul Widyaningrum, Direktur Eksekutif AKATIGA, sebagai moderator. Fransisca sendiri adalah direktur Eksekutif YAPPIKA, sebuah organisai masyarakat sipil yang melaksanakan berbagai program demi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam diskusi yang dihadiri 22 orang dari kalangan OMS, mahasiswa, pengajar, dan masyarakat umum itu pembicara memaparkan perihal Indeks Masyarakat Sipil (IMS) yang dalam beberapa tahun terakhir ini digunakan YAPPIKA untuk mengukur tingkat ‘kesehatan’ masyarakat sipil di tingkat nasional dan kabupaten di Indonesia. (selengkapnya)

Bandung, 31 Oktober 2012 

Kepala Daerah Bahas Inovasi Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Desentralisasi  telah  memunculkan  inovasi-inovasi  yang  baik  di  sejumlah  daerah  dalam pengentasan kemiskinan  dan  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan. Dengan demikian  dirasa  perlu untuk  memfasilitasi  daerah-daerah  tersebut  untuk  saling  bertukar pengalaman dalam bentuk Dialog Kepala Daerah yang diselenggarakan hari ini (31/10) di Jakarta.

Forum diskusi ini merupakan bagian dari kegiatan proyek “Promoting Meaningful Participation for Poverty Reduction: Developing and Institutionalization of Participation and Monitoring-Evaluation System in Kebumen and Surakarta” yang dilaksanakan oleh Yayasan AKATIGA dengan dukungan dana dari Uni Eropa.  (selengkapnya)

MENGAPA BURUH MENOLAK OUTSOURCING?
Tanggapan atas Opini Tempo: Jangan Hapus Alih Daya
Oleh: Rina Herawati[1]

Opini Tempo Edisi 8-14 Oktober 2012 sangat menarik untuk dicermati, sebab berlawanan dengan arus deras penolakan terhadap sistem outsourcing, Opini Tempo ini justru tegas menyatakan: Jangan Hapus Alih Daya. Masalahnya adalah, opini tersebut memperlihatkan adanya kerancuan cara pandang yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan.

Setidaknya terdapat dua kerancuan dalam opini tersebut. Pertama, mengenai pemborongan pekerjaan dan outsorcing tenaga kerja yang tampak dicampuradukkan dalam opini ini. Pemborongan pekerjaan (Business Process Outsourcing) sebagaimana dicontohkan dengan Apple yang memborongkan pekerjaan membuat iPhone ke China, berbeda dengan outsourcing tenaga kerja (Manpower Outsourcing) untuk pekerjaan keamanan, catering, transportasi dsb yang diatur dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemborongan pekerjaan adalah persoalan bisnis semata dimana sebuah perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada pihak/perusahaan lain untuk dikerjakan di luar perusahaan yang memberikan pekerjaan. Tidak ada masalah dengan ini. Bukan ini pula yang selama ini ditolak oleh buruh. (selengkapnya)
[1] Rina Herawati adalah Peneliti Perburuhan AKATIGA- Pusat Analisis Sosial, Bandung.

MAYORITAS GAJI BURUH DINILAI TAK LAYAK

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mayoritas gaji yang diterima buruh dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum provinsi atau regional juga hanya 80 persen saja dari pemenuhan kebutuhan hidup. Persoalan juga bertambah karena jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,35 juta pada Mei 2012. 

"Apalagi pekerja yang di sektor informal, itu sangat rentan dan jauh dari menuju kesejahteraan," kata peneliti Akatiga, Pusat Analisis Sosial Bandung, Indrasari Tjandraningsih, dalam acara seminar nasional "Menjawab Tantangan Masalah Kesempatan Kerja di Indonesia: Menyusun Agenda Penelitian Untuk Kebijakan" di Yogyakarta, Jumat, 28 September 2012.  (selengkapnya)
 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMBANGUNAN
DISKUSI AKATIGA 12 SEPTEMBER 2012

Diskusi ini akan menguraikan penjelasan konseptual disertai studi kasus tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembangunan di Indonesia. Lebih rinci, diskusi ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyan berikut,

(1) bagaimana persisnya konsep tentang TIK untuk pembangunan itu, bagaimana latar belakang dan sejarah kemunculannya;
(2) bagaimana relevansi dan praktek penerapan TIK dalam program-program pembangunan di Indonesia, apa saja contoh kasusnya dan bagaimana hasilnya sejauh ini?;
(3) berdasarkan karakter dan potensi-potensi yang ada (teknologi dan masyarakat) bagaimana sebaiknya program TIK untuk pembangunan di Indonesia itu dirancang dan dijalankan? (selengkapnya)

KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN :  MISKIN DI DESA, MISKIN DI KOTA

Indrasari Tjandraningsih
Peneliti Perburuhan AKATIGA, Pusat Analisis Sosial,Bandung
Disampaikan dalam acara In Memoriam Prof. Sajogyo “Belajar dari Keteladanan dan Pemikiran Pof. Dr. Sajogyo”
Bogor  26 Mei 2012

Persoalan kemiskinan adalah  “prestasi” pemerintah Indonesia karena telah mampu bertahan dan dengan kecenderungan yang menguat. Daya jangkau kemiskinan amat luas dan melintasi  wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Seluruh persoalan agraria  dan kemiskinan di pedesaan yang disebabkannya  memiliki implikasi langsung terhadap dan erat kaitannya dengan persoalan perburuhan di perkotaan.  Kemiskinan dan kelangkaan kesempatan kerja mendorong orang desa pergi menjadi buruh di pabrik-pabrik di kota untuk melepaskan baju  kemiskinannya, akan tetapi dalam kenyataannya baju kemiskinan jua yang kembali harus dikenakan.
(selengkapnya)

SUMBER REFERENSI TERBARU

BERITA TERKINI

Dialog Sosial BisaTekan Masalah

Pekerja Merasa Lebih Dihargai

JAKARTA, KOMPAS -10 Februari 2012

Iklim hubungan industrial yang kondusif berperan penting dalam mendukung investasi.Kesinambungan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha dapat menekan potensi masalah yang bisa memicu perselisihan hubungan industrial. (selengkapnya)

Upah Pekerja Belum Layak?

Ester Meryana | Erlangga Djumena | Kamis, 9 Februari 2012 | 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut survei yang diadakan Organisasi Buruh Internasional (ILO), para pekerja menilai pemerintah belum dapat menerapkan upah layak dengan baik.

"Survei pekerja mengungkapkan sebuah persepsi yang negatif terhadap kinerja dan kapasitas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat," ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja ILO Jenewa, Mohammed Mwamadzingo, dalam peluncuran survei ILO terbaru mengenai persepsi pekerja terhadp faktor-faktor pendukung keberlanjutan usaha di Indonesia, Jakarta, Kamis ( 9/2/2012 ). (selengkapnya)

New breed of unionists rising to the top

Ball and chain in new wave of labor movement

Muhaimin Minta Cari Solusi Tenaga Kerja Kontrak Lepas

Kamis,19 Mei 2011

Jakarta, Kompas - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional—yang terdiri dari wakil pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—mencari solusi dari praktik pemborongan pekerjaan lewat tenaga kerja kontrak lepas (outsourcing). LKS Tripartit Nasional perlu membuat pertemuan khusus untuk membahas penerapan dan pengawasan outsourcing. (selengkapnya)

PRAKTEK KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BURUH INDUSTRI SEKTOR METAL DI INDONESIA
AKATIGA – FSPMI – FES AGUSTUS 2010 (klik disini)

UPAH LAYAK: PRESIDEN VERSUS BURUH

Rina Herawati - Peneliti Perburuhan AKATIGA

Koran Tempo (Sabtu, 29 Januari 2011)  -  Berapakah gaji (=upah) yang layak bagi Presiden Indonesia? Pertanyaan ini tampaknya sedang menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menteri Keuangan menyatakan (di Tempo Interaktif, 25 Januari 2011) bahwa pada tahun ini, gaji presiden bersama sekitar 8.000 pejabat publik akan dinaikkan. Tetapi, mengenai berapa kenaikannya, itu masih dalam perhitungan, antara lain dengan mempertimbangkan biaya hidup di tiap daerah. (selengkapnya) 

CATATAN DISKUSI 

Seri Laporan Diskusi 5 Kota
Gerakan Buruh dan Putusan MK tentang Outsourcing 
Diselenggarakan oleh AKATIGA & LIPS
1. Gerakan Buruh dan Putusan MK tentang Outsourcing (Bandung)  Oleh Syarif Arifin
2. Melawan Outsourcing, Perlu Serikat Buruh yang Kuat (Pekalongan)  Oleh Syarif Arifin
3. Memperbanyak Peluang Melawan Outsourcing  (Tangerang) Oleh Syarif Arifin
4. Gerakan Buruh Pasca Putusan MK tentang Outsourcing  (Medan) Oleh Syarif Arifin
5. Gerakan Buruh Pasca Putusan MK tentang Outsourcing (Batam) Oleh Syarif Arifin

Konstruksi Kemiskinan di Televisi  Oleh : Acep Muslim 
Mengurai Kompleksitas Persoalan Buruh Migran Oleh : Pungky Desy Christanti 
Perempuan Bantul: yang berbicara yang berorganisasi Oleh : Wulani Sriyuliani
Memahami Metoda Social Network Analysis Oleh : Pungky Desy Christanti
Maraknya Penggunaan Buruh Outsourcing di Sukabumi Oleh : Sarah Hermaniar
Diskusi Partisipasi yang Bermakna dan Efektif bagi Kelompok Miskin Oleh : Wulani Sriyuliani
Menghadapi Fleksibilisasi Tenaga Kerja dengan Gerakan Fleksibel Oleh : Agus Rakasiwi 
Fleksibilitas Tenaga Kerja dan Meluasnya Perekrutan Buruh Tidak Tetap  Oleh : Syarif Arifin
Taktik Merintis Organisasi Perempuan Desa Oleh : Agus Rakasiwi