akatiga.org

Melawan Praktek Outsourcing

13 Agustus 2012 By Syarif Arifin In Acara
Rate this item
(0 votes)

Seri Laporan Diskusi 5 Kota
Gerakan Buruh dan Putusan  MK tentang Outsourcing
Diselenggarakan oleh AKATIGA & LIPS

Diskusi di Bandung, Jawa Barat
29 Juni 2012


Pengantar
Pusat Analisis Sosial AKATIGA bersama dengan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) melaksanakan diskusi dengan tajuk, Gerakan buruh pascaputusan MK mengenai outsourcing di Bandung pada Jumat, 29 Juli 2012. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan serikat buruh dan Organisasi Non-Pemerintah dari Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota dan Kabupaten Bandung. Tampil sebagai pembicara adalah peneliti senior perburuhan AKATIGA Indrasari Tjandraningsih, sejarawan perburuhan dari institute Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) Razif dengan pemandu diskusi Syarif Arifin dari LIPS. Kegiatan tersebut merupakan satu bagian dari serangkaian diskusi mengenai keadaan perburuhan pasca-MK mengeluarkan putusan tentang outsourcing yang akan dilaksanakan di tempat lain, yakni Pekalongan, Tangerang, Batam, dan Medan.

Membicarakan aspek outsourcing dalam ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Outsourcing dalam bentuk perekrutan dan penyaluran tenaga kerja melalui agen tenaga kerja, dan mengguritanya perekrutan tenaga kerja kontrak, telah menciptakan keadaan yang merugikan semua pihak, khususnya kalangan buruh, pencari kerja dan serikat buruh. Praktik tersebut bermula ketika sistem kerja fleksibel atau sistem kerja outsourcing diterapkan sebagai bagian integral pembangunan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengundang investor. 

Sedari dicanangkan kebijakan outsourcing menuai protes kalangan serikat buruh. Pada pelaksanaannya pun hasilnya jauh dari yang diharapkan pemerintah. Sebaliknya, pasar tenaga kerja semakin tidak stabil yang ditandai dengan hilangnya kepastian dan perlindungan kerja, termasuk hilangnya kepastian mendapatkan pendapatan yang layak. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendapatan yang layak (Pasal 27 dan 28 D).

Akhir 2011 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 27/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa sistem kerja outsourcing bertentangan dengan UUD 1945 kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam banyak kesempatan Kemenakertrans Muhaimin Iskandar mengakui bahwa sistem kerja outsourcing berdampak buruk kepada tenaga kerja dan berjanji untuk merevisi aturannya. Sayangnya, setelah keluar putusan MK tentang outsourcing, Kementerian Tenaga Kerja  baru sebatas mengeluarkan yakni Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012. Surat Edaran tersebut memberikan pengakuan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, sebagaimana diatur  dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, berkaitan dengan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja, diatur pula mengenai perlunya perlindungan hak-hak buruh. Selain itu, telah keluar pula Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 10 tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan.

Tidak dimungkiri bahwa persoalan outsourcing semakin meluas ketika UUK Nomor 13 Tahun 2003 diberlakukan. Kenyataan tersebut diperparah dengan lemahnya sistem penegakan hukum. Secara praktis, masalah outsourcing bertautan dengan konsepsi dan aspek praktis dari undang-undang dan peraturan turunannya. Dengan demikian, Putusan MK maupun SE tidak akan memadai untuk memecahkan persoalan karut-marutnya outsourcing.

Menguatnya rezim outsourcing
Di Bandung dan sekitarnya, keadaan perburuhan pascaputusan MK mengenai outsourcing tidak banyak berubah, bahkan semakin langgeng. Perusahaan semakin leluasa merekrut langsung maupun tidak langsung tenaga kerja kontrak untuk waktu tertentu, meskipun dipekerjakan di bagian inti produksi yang berdampingan dengan buruh tetap dengan jam kerja yang sama. Buruh outsourcing diperlakukan berbeda dengan buruh tetap dalam pemenuhan haknya. Keadaan tersebut sebenarnya melanggar aturan ketenagakerjaan. Namun, tidak banyak yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Di Cimahi praktik outsourcing telah menuai konflik horisontal antara serikat buruh dengan masyarakat sekitar. Ada anggapan di masyarakat bahwa tuntutan penghapusan sistem outsourcing sama dengan pemecatan terhadap buruh-buruh outsourcing, yang rata-rata direkrut dari masyarakat sekitar atau melalui tokoh masyarakat sekitar pabrik.

Keadaan di atas tidak dapat ditangani akibat mandulnya sistem penegakan hukum. Menurut Pengurus Serikat Pekerja Nasional Kota Cimahi Suharto, keberadaan pengawasan  di daerah sangat lemah dari berbagai aspek. Situasi tersebut membuat praktik outsourcing yang merugikan sulit dibendung. Pasalnya, seperti dituturkan Pengurus Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Jawa Barat, Mulyana, banyak oknum pejabat daerah dan pengurus serikat buruh yang turut menjadi agen penyalur tenaga kerja tenaga kerja.

Menurut sejarawan perburuhan Razif, model kerja kontrak jangka pendek maupun perekrutan tenaga kerja melalui agen dapat ditelusuri dalam industri-industri perkebunan dan pelabuhan di zaman Belanda. Menurutnya, praktik maupun dampak model kerja tersebut hampir tidak berbeda jauh dengan sistem outsourcing yang berlaku saat ini. Di setiap zaman, buruh kontrak tidak mendapatkan upah yang memadai dan tidak dapat berserikat serta didiskriminasikan dengan buruh tetap. Keterlibatan serikat buruh dalam perjuangan kemerdekaan mencoba menginterupsi praktik kolonial tersebut dengan menekankan perjanjian kerja pemborongan pekerjaan sebagai bagian dari perjanjian perburuhan.

Kini sistem outsourcing kian menggurita setelah UUK Nomor 13 Tahun 2003 disahkan. Keadaan tersebut merupakan hasil dari keadaan yang saling mengait antara kesempatan kerja yang terbatas, suplai tenaga kerja yang melimpah, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Keadaan demikian semakin subur ketika serikat buruh belum pulih sepenuhnya setelah dihancurkan secara sistematis selama rezim Soeharto berkuasa. Dengan demikian, selain bagian dari agenda kapital global yang diadopsi mentah-mentah dalam strategi pembangunan, menguatnya outsourcing disebabkan oleh persoalan-persoalan struktural.

Namun demikian, keadaan semacam  itu tidak berarti tidak dapat dilawan. Meminimalisasi dampak buruk outsourcing, apalagi menghapusnya, memiliki kaitan dengan kehendak negara. Mengandalkan strategi “lama” yang mengandaikan pada keberadaan buruh tetap dengan sistem kerja yang stabil jelas tidak memadai untuk melawan sistem kerja outsourcing.

Memperkaya strategi perlawanan
Putusan MK mengenai outsourcing memberikan peluang konstitusional bagi perlindungan hubungan kerja kontrak. Sayangnya belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah. Sebaliknya, di kalangan perburuhan muncul beragam pendapat mengenai posisi Putusan tersebut. Ada serikat buruh yang menganggap bahwa putusan tersebut bernilai positif, dan ada pula yang menganggap sebagai bentuk pengesahan terhadap praktik outsourcing.

Beberapa tahun belakang ini serikat buruh semakin getol melawan outsourcing. Di level organisasi, serikat buruh kian memperluas keanggotaannya baik dengan merekrut buruh kontrak ataupun outsourcing, atau mendorong pembentukan organisasi buruh outsourcing.  Di level pabrik serikat buruh terus berupaya menyiasiati pembatasan perekrutan buruh kontrak atau outsourcing atau mendorong pengangkatan buruh kontrak atau outsourcing yang dipekerjakan di bagian inti produksi. Sementara di level daerah serikat buruh mendorong pemerintah daerah membuat peraturan ketenagakerjaan yang dapat melindungi kepastian kerja. Di Cimahi, serikat buruh terlibat dalam mendesakkan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. Namun, peraturan tersebut masih belum memberikan pengaruh langsung pada perlindungan kerja.

Dalam amatan peneliti senior perburuhan AKATIGA, Indrasari Tjandraningsih, putusan MK membuka kesempatan bagi munculnya peraturan yang lebih baik. Menurutnya, untuk saat ini peraturan menteri adalah pilihan yang memungkinkan untuk didesakkan kepada pemerintah untuk melindungi buruh outsourcing dan sekaligus  membatasi sistem outsourcing.  Dari segi biaya maupun tenaga bentuk peraturan menteri akan lebih mudah direalisasikan  ketimbang mendesakkan undang-undang. Namun demikian, Indrasari Tjandraningsih menegaskan perlunya metode yang lebih banyak untuk melawan outsourcing. 

Seturut dengan pendapat di atas, Razif mengusulkan perlunya kerjasama serikat buruh dengan pemerintah daerah dalam kerangka mendesakkan tuntutan-tuntutan yang lebih populis yang tidak sekadar merepresentasikan kepentingan buruh. Menurut Razif, otonomi daerah memberikan peluang bagi serikat buruh untuk mendorong pelaksanaan jaminan-jaminan sosial di tingkat daerah.

Read 3269 times Last modified on Senin, 02 September 2013 09:36

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Acara Melawan Praktek Outsourcing