akatiga.org

Melawan Outsourcing, Perlu Serikat Buruh yang Kuat

13 Agustus 2012 By Syarif Arifin In Acara
Rate this item
(0 votes)

Seri Laporan Diskusi 5 Kota
Gerakan Buruh dan Putusan  MK tentang Outsourcing
Diselenggarakan oleh AKATIGA  dan LIPS

Diskusi di Pekalongan, Jawa Tengah
8 Juli 2012


Pengantar

Pada 8 Juli 2012, Pusat Analisis Sosial AKATIGA bersama Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) mengadakan diskusi sehari di Pekalongan, dengan tajuk, Gerakan Buruh Pascaputusan MK tentang Outsourcing. Kegiatan tersebut merupakan putaran diskusi kedua, setelah diadakan di Bandung pada 29 Juni 2012. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan serikat buruh dari Kota dan Kabupaten Pekalongan. Di hari tersebut Sekretaris Umum Dewan Pimpian Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Pekalongan Budhy Prathamo, Peneliti perburuhan Pusat Analisis Sosial AKATIGA Rina Herawati dan Sejarawan perburuhan Razif, menjadi narasumber. Sementara Syarif Arifin dari LIPS bertindak sebagai moderator.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai Pasal 59, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang outsourcing, pada 17 Januari 2012. MK memutuskan bahwa Pasal 65 ayat 7 dan Pasal 66 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dalam perjanjian kerjanya tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa buruh.

Meski tidak seluruh aturan outsourcing dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 dikabulkan, Putusan MK memberikan landasan bagi perlindungan tenaga kerja outsourcing, setidaknya dari sisi hubungan kerja. Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial telah menindaklanjuti Putusan tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE). Namun, penjabaran SE sekadar mengulang isi Putusan MK. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, putusan MK mestinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya undang-undang (Pasal 10 Ayat 1).

Rezim Outsourcing di Pekalongan
Pengaturan relasi kerja kontrak untuk waktu tertentu, penyaluran tenaga kerja, penyedia jasa tenaga kerja, dan pemborongan pekerjaan telah diatur dalam UUK Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal  56-59 dan Pasal 64-66). Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 dan Kepmenakertrans Nomor 220/MEN/2004.

Meski pemborongan kerja telah dikenal lama dalam industri batik Pekalongan, praktik outsourcing dalam wujud penyaluran tenaga kerja dan perekrutan tenaga kerja untuk waktu tertentu kian marak sejak UUK Nomor 13 Tahun 2003 diberlakukan. Keadaan tersebut kian meningkat sejak 2006. Kini, industri-industri besar tidak sungkan untuk merekrut tenaga kerja waktu tertentu secara langsung maupun melalui agen tenaga kerja. Anehnya, para penyalur tenaga kerja yang beroperasi di Pekalongan berdomisili di luar Pekalongan, seperti perusahaan penyalur dari Jakarta.

Kondisi-kondisi hubungan kerja di atas telah menciptakan ketidakpastian kerja dan pendapatan, bahkan merembet pada pelemahan organisasi buruh. Sejak 2006 anggota SPN terus menurun hingga 50 persen beriringan dengan meningkatnya pemecatan dan pertambahan tenaga kerja outsourcing di pabrik-pabrik yang menjadi basis SPN. Dalam praktik, tenaga kerja outsourcing dipekerjakan berdampingan dengan buruh tetap dengan upah setara dengan upah minimum Rp 895.500 tanpa jaminan sosial.  Padahal, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta diperlakukan adil dalam hubungan kerja telah ditetapkan sebagai hak dasar manusia yang secara khusus dimuat dalam UUD 1945.

Menurut Budhy Prathamo pelanggaran terhadap aturan outsourcing disebabkan oleh ketimpangan penganggaran daerah. Pada dasarnya, pegawai dinas tenaga kerja tahu betul bahwa untuk mengurus sebuah kasus ketenagakerjaan dibutuhkan biaya yang tidak kecil. Angkanya dapat mencapai Rp 25 juta per kasus. Anehnya, total anggaran tahun 2011 untuk kegiatan pengawasan hanya Rp 17 juta, sementara biaya rapat seperti makanan dan minuman untuk pejabat dinas mencapai Rp 23 juta dan biaya perjalanan dinas mencapai Rp 69 juta. Porsi anggaran tersebut semakin tidak masuk akal jika memerhatikan jumlah PPNS yang hanya 2 orang dan jumlah pegawai pengawas hanya 2 orang. Padahal ada 300 perusahaan yang mesti diawasi.

Namun demikian, serikat buruh di Kota dan Kabupaten Pekalongan tak habis akal. Upaya-upaya untuk melawan outsourcing terus digencarkan, terutama di tingkat pabrik. Di tingkat cabang, SPN menggalang aliansi dengan kalangan jurnalis dan memperluas keanggotaan yang tidak terbatas pada buruh-buruh tetap.

Baru-baru ini Pemerintah Daerah Pekalongan sedang menggodok aturan daerah tentang ketenagakerjaan. Namun, menurut Budhy Prathamo, Ranperda tersebut masih terlalu luas dan belum mengakomodir persoalan ketenagakerjaan di Pekalongan. Untuk itu, SPN berencana mengawal perumusan Ranperda dengan memasukkan klausul-klausul tentang syarat-syarat pendirian penyedia jasa tenaga kerja, perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing dan kontrak, dan maksimalisasi tenaga pengawasan ketenagakerjaan.

Inisiatif mendorong peraturan ketenagakerjaan di tingkat daerah sejak dua tahun terakhir terus mengemuka di beberapa daerah, seperti di Cimahi dan Karawang Jawa Barat. Langkah ini patut diapresiasi, meskipun menemui banyak kendala. Misalnya, aturan daerah ketenagakerjaan sekadar memindahkan aturan di atasnya dan sulit dijalankan.

Melihat meluasnya pelanggaran aturan outsourcing, peneliti perburuhan Pusat Analisis Sosial AKATIGA Rina Herawati, mengusulkan perlunya aturan khusus tentang outsourcing. Peluang tersebut tersedia setelah MK menyatakan bahwa Pasal 65 Ayat 7 dan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sepanjang dalam perjanjian kerjanya tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi buruh yang obyek kerjanya tetap ada. Aturan tersebut berlaku meskipun terjadinya pergantian perusahaan yang melaksanakan pekerjaan borongan maupun di perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Dengan demikian, dari sisi hubungan kerja, buruh outsourcing mendapatkan perlindungan hukum.

Sayangnya, tidak semua serikat buruh melihat peluang tersebut, bahkan masih ada serikat buruh tingkat pusat yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan Putusan MK. Kenyataan tersebut seolah menegaskan bahwa serikat buruh di Indonesia masih tercerai berai dan cenderung saling melemahkan.

Menurut sejarawan perburuhan Razif, pelemahan serikat buruh dilakukan secara sistematis sedari Soeharto berkuasa. Sebelum itu, serikat buruh merupakan sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan, bahkan mampu melikuidasi sistem kerja outsourcing yang marak di perkebunan dan pelabuhan. Bagi Razif, praktik sistem outsourcing tumbuh subur beriringan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja, rendahnya teknologi industri, maraknya korupsi, dan keterbatasan sumberdaya manusia. Semua itu bermula dari kebijakan negara yang menggantungkan diri pada kapital asing dengan bersandar pada upah murah.

Gerakan melawan rezim outsourcing
Sistem outsourcing merupakan kebijakan negara. Karenanya diperlukan upaya pemerintah untuk mengubah kebijakan tersebut. Menurut Rina Herawati, diperlukan dorongan nasional untuk melawan outsourcing. Menurutnya, AKATIGA telah membuat naskah akademis agar diadopsi menjadi peraturan menteri. Naskah tersebut berangkat dari sejumlah penelitian mengenai pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing. Karenanya, menurut Rina, naskah tersebut akan mencantumkan syarat-syarat pelaksanaan outsourcing agar tidak semakin merugikan semua pihak.

Upaya lain yang perlu ditempuh adalah penguatan serikat buruh. Berkaca pada sejarah gerakan buruh Indonesia, Razif mengatakan bahwa pada pertengahan 1950-an, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) pernah menyukseskan pelarangan pemekerjaan buruh kontrak kecuali untuk pekerjaan sementara, seperti pembukaan hutan atau menanam bibit pohon. Sementara Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) menuntut jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi buruh kontrak. Penolakan tersebut dimungkinkan karena serikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat.

Menurut Razif, hal di atas dapat dicapai karena serikat buruh di era Kemerdekaan memiliki basis massa yang luas dan kuat serta memiliki metode perlawanan yang kaya, selain mendapatkan dukungan pemerintah. Modal tersebut harus ditumbuhkan kembali dengan memperluas pengorganiasian kepada buruh tetap maupun outsourcing. Selain itu, perlu pula melakukan kerjasama dengan organisasi lain, agar persoalan outsourcing tidak hanya menjadi persoalan buruh tetap.

Read 3643 times Last modified on Senin, 02 September 2013 09:39

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Acara Melawan Outsourcing, Perlu Serikat Buruh yang Kuat