akatiga.org

Migrant Workers 2,5 Billion Dollars for The State

20 Agustus 2013 By Maria Sinurat In Acara
Rate this item
(0 votes)

 Buruh Migran, Sampai Kapan Negara Abai?

Ini adalah kisah tentang buruh migran Indonesia.

Eni Wulandari baru lulus Sekolah Menengah Pertama di Blitar, Jawa Timur, kampung halamannya. Dia mengaku sudah berusia 17 tahun, kendati di film dia digambarkan memakai seragam putih-biru. Dengan masa muda yang masih membentang panjang, Eni justru memiliki tekad kuat: ingin bekerja di Hongkong. “Saya ingin mencari masa depan secepatnya,” tukasnya cepat.

Fragmen itu menandai film dokumenter Migrant Workers 2,5 Billion Dollars for The State karya Lexy Junior Rambadeta (2002) yang diputar dalam serial diskusi AKATIGA di Simpul Space, Bandung, Jumat (26/7). Film berdurasi 50 menit ini pun mengikuti gerak para tenaga kerja mulai dari kampung halaman, tempat pelatihan, bandar udara, hingga Hongkong yang menjadi tujuan yang mereka cita-citakan.

Langkah Eni sebelum ke luar negeri adalah mendaftarkan diri ke agen penyalur tenaga kerja. “Katanya kalau mau daftar, saya harus bayar Rp 700.000,” tanyanya polos kepada petugas di agensi itu. Si petugas membantah dan meyakinkan Eni kalau tidak ada sedikitpun biaya yang harus dibayarkan oleh calon tenaga kerja. “PT tidak punya hak sama sekali untuk menarik duit dari TKW. Semua itu ditarik kalau sampeyan sudah di Hongkong besarnya 3000 dollar Hongkong setiap bulan selama 7 bulan,” jelasnya.

 

Petugas agensi pun meyakinkan Eni kalau usianya terlalu muda untuk bekerja. “Nanti sampeyan dibikin usia 20 atau 21 tahun. Pihak PT saja yang mengatur,” ujar si petugas dengan mantap. Ucapan petugas membuka satu lagi praktik kecurangan di fase rekruitmen calon tenaga kerja, yakni pengaturan usia. Adapun Hongkong memberlakukan tenaga kerja berusia minimal 18 tahun untuk dapat dipekerjakan.

Dari cerita Eni, film membawa penonton ke kisah-kisah buruh migran Indonesia yang telah bekerja di Hongkong.  Kisah manis hingga pilu datang silih berganti. Ada Sulastri dari Malang, Jawa Timur yang sudah enam tahun bekerja di Hongkong. Dia bekerja membersihkan rumah juga menemani majikan berusia lanjut berjalan-jalan. Sulastri pun mampu berbahasa Kanton sederhana. Si majikan tampak sayang padanya.

Sri Gianti bernasib berbeda. Di sebuah medio Maret 2002, tangan si majikan mendarat di pipi kirinya setelah tanpa sengaja Sri membenturkan piring ke panci. Ada juga Ponirah yang dipecat tanpa gaji. Ada pula kisah-kisah yang bahkan terlalu pilu untuk diceritakan kembali tentang kekerasan seksual yang dialami buruh migran.

 

Hidup di Hongkong

Hongkong adalah destinasi bagi tenaga kerja Indonesia.  Rex Varona, Ketua Asian Migrant Centre, mencatat pertumbuhan tenaga kerja dari Indonesia di Hongkong adalah yang terpesat daripada tenaga kerja dari negara lainnya.  TKI tumbuh 20 persen setiap tahun sedangkan tenaga kerja Filipina tumbuh 5 persen. Pertumbuhan itu, sayangnya, tidak didukung pertumbuhan asosasi pendukung. Hingga 2002, Filipina memiliki 2.000 asosiasi tenaga  kerja di  Hongkong, sedangkan Indonesia hanya 6.

 

Adapun tahun 2012, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mencatat ada 150.375 buruh migran Indonesia yang bekerja di Hongkong dan 99,9 persennya adalah perempuan.

Tanpa sarana pendukung bagaimana nasib buruh migran Indonesia di Hongkong? Mereka lebih rentan. Konsulat tidak membantu mereka. Majikan menindas mereka. Agen memeras mereka. Hanya sedikit organisasi yang mau membantu mereka.

Di Hongkong, buruh migran Indonesia ini bergaul dan berorganisasi. Dari pertemuan ini mereka paham betapa banyak kebenaran yang selama ini ditutupi dari mereka. Rusemi, misalnya, selalu diperingatkan pihak pemerintah Indonesia untuk tidak mengatakan kalau gajinya di bawah 3.860 dollar HK (standar minimum upah saat itu). “Padahal gaji saya 2.000 dollar Hongkong,” ujarnya.

Dengan berorganisasi, para buruh mendapatkan pengetahuan hukum, kekuatan, juga dukungan untuk memperjuangkan nasib mereka. Pada peringatan Hari Buruh, mereka menuju kantor Konsulat untuk memperjuangkan kenaikan upah. Petugas konsulat hanya menyambut mereka satu menit dan segera menutup pintu rapat-rapat.

 

Di Mana Negara?

Film ini menyodorkan sebuah angka : setiap tahun setengah juta buruh migran.  Namun, yang tidak terdaftar diprediksi 3 kali lipatnya. Pada tahun 2002, 142 buruh migran berani bersaksi atas kekerasan yang menimpa mereka dan 70 persen di antaranya perempuan. Para buruh migran ini menyumbang 2,5 milliar dollar Hongkong kepada Indonesia setiap tahun.

Dengan semua yang dialami buruh migran dan besarnya pendapatan yang disumbangkan oleh mereka –kedua terbesar setelah migas- bagaimana negara melihat mereka? Potret Konsulat yang menutup pintu bagi TKI adalah jawabannya. Muhaimin Iskandar (pada tahun 2002 menjadi anggota DPR RI), dalam film tersebut, mengatakan, “Belum ada penanganan sistematis soal buruh migran. Presiden bahkan tidak mau tahu dan pura-pura tidak tahu kalau nasib buruh migran sangat kritis.” Kini, setelah Muhaimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sejak 2009, nasib buruh migran tidak jauh berbeda.

Segala pernyataan dari pihak Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  maupun pemerintah Indonesia tentang pengiriman tenaga kerja yang ‘selalu prosedural dan berlandaskan dokumen resmi’ berbanding terbalik dengan kesaksian dan keseharian yang dialami tenaga kerja Indonesia di Hongkong.

Ketika kritik dan protes tak berbuah, tak heran film ini menyimpulkan kehidupan buruh migran dalam satu kalimat satir. Inilah kisah tentang “perdagangan tenaga kerja.”

Read 1943 times Last modified on Senin, 02 September 2013 09:48

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Acara Migrant Workers 2,5 Billion Dollars for The State