akatiga.org

Jalan Berliku Kebijakan Publik

20 Agustus 2013 By In Acara
Rate this item
(0 votes)

Bagaimana proses pembuatan kebijakan publik?  Apa sebenarnya yang dapat dilakukan di parlemen? Bagaimana memastikan hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan publik? Advokasi dan pendekatan seperti apa agar kebijakan yang diharapkan bisa gol di parlemen? Apakah pendekatan kepada partai politik efektif untuk memastikan sebuah kebijakan disahkan?

Beragam pertanyaan di atas menjadi dasar dari diskusi “Proses Kebijakan Publik”  yang dihelat di AKATIGA, Jumat (2/8). AKATIGA mengundang Hetifah Sjaifudian, yang terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Hetifah yang diusung Partai Golkar saat ini bekerja di Komisi V DPR-RI. Pemaparan Hetifah disarikan dalam tulisan di bawah ini.

 

Indonesia memiliki sistem politik multipartai. Saat ini ada sembilan partai yang mengisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia. Ada 560 anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan tiap anggota menjalankan fungsi representasi karena mereka adalah representasi dari setiap Daerah Pemilihan (dapil). Selain itu, anggota DPR bertugas membuat Undang-Undang. Hanya UU APBN yang disusun oleh pemerintah sebelum diserahkan kepada dan disahkan oleh DPR. Tentu semua UU harus mengacu kepada konstitusi.

Anggota DPR terbagi lagi ke dalam komisi-komisi. Ada 11 komisi di DPR yang membawahi bidang yang berbeda-beda Dalam menangani kasus/isu-isu tertentu bisa jadi dibentuk panitia khusus ataupun panitia kerja bilamana kasus yang dibahas mencakup berbagai isu sehingga tidak dapat ditangani oleh satu komisi saja.

Itulah peta politik di DPR-RI. Pemahaman akan peta ini menjadi prasyarat pertama untuk melakukan sebuah advokasi kebijakan. Setiap tahun DPR sudah memiliki daftar kebijakan yang akan diundang-undangkan sebagaimana termuat dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Oleh karena, itu untuk mengundang-undangkan kebijakan yang tidak ada dalam prolegnas tentu jauh lebih sulit.

Munculnya Undang-Undang membutuhkan jalan yang panjang. Namun, untuk memastikan sebuah program dapat dijalankan tentu dibutuhkan anggaran. Semua anggaran harus memiliki payung hukum, untuk itulah Undang-Undang dibuat.

Upaya untuk memastikan penelitian menjadi dasar penentuan kebijakan artinya tidak lepas dari proses panjang itu. Bilamana peneliti berniat mengadvokasinya di tingkat nasional, maka peneliti harus mempelajari semua peta dan aktor kebijakan di tingkat ini. Harus diakui, penentuan kebijakan di Indonesia memang politis akibat tarik-menarik kepentingan partai politik. Pendekatan ke partai politik, oleh karena itu, tidak mustahil untuk dilakukan.

Jalur politik

Upaya untuk menggunakan partai politik sebagai ‘kendaraan’ dalam mengadvokasi isu pun memiliki kompleksitas. Tiap partai memiliki platform masing-masing. Partai memiliki visi dan misi yang mereka gunakan sebagai panduan merumuskan kebijakan. Setiap partai juga memiliki divisi penelitian dan pengembangan untuk membantu perumusan kebijakan partai. Jika peneliti ingin isu yang diperjuangkan bisa dibantu oleh partai politik, maka isu harus sudah dikawal sejak penyusunan di tingkat penelitian dan pengembangan.

Politik mensyaratkan transaksi. Ini tak dapat dipungkiri. Advokasi isu mau tak mau akan menemui hal semacam ini jika dilakukan di tingkat parlemen maupun di partai politik. Kunci dari politik adalah pergaulan. Pergaulan dengan tokoh-tokoh strategis tentu membuka jalan untuk ‘menyisipkan’ isu-isu yang tengah diperjuangkan.

Peneliti juga harus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan : apakah membuat UU baru, menumpang UU yang telah ada di prolegnas, atau membatalkan sebuah UU? Semua saat ini dapat dilakukan asalkan dikawal terus-menerus. Pembatalan UU juga dapat dilakukan dengan adanya Mahkamah Konstitusi. MK sebagai pengawal konstitusi bertugas memastikan UU yang ada sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga MK dapat memeriksa dan membatalkan UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

Selain menempuh jalur politik dan parlemen, ada berbagai cara dan saluran yang dapat digunakan untuk mengadvokasi sebuah isu. Beberapa cara yang dapat digunakan ialah:  mengangkat sebuah isu di media massa, menjalin kerjasama dengan LSM, mengundang pejabat publik ke lokasi penelitian, mempresentasikan hasil temuan ke kementerian, yang semuanya dilakukan dan dikawal terus-menerus.

Saat ini media massa juga memegang peranan besar dalam mendorong pemerintah untuk membuat ataupun membatalkan sebuah kebijakan. Kekuatan media membuat sebuah isu menjadi perbincangan publik. Tak jarang kebijakan diambil akibat besarnya tekanan dari publik yang dimuat dan dibingkai media.

Semua saluran-saluran ini dapat digunakan untuk mengadvokasi sebuah isu. Tiap saluran pun memiliki karakter tersendiri dan mendatangkan konsekuensi yang berbeda. Namun, upaya advokasi bagaimanapun adalah proses yang tak kenal henti. Terlepas dari saluran yang digunakan, peneliti harus berani mengenalkan isu, memperjuangkan isu, juga memberi perspektif yang lebih jernih akan sebuah permasalahan.

Read 2206 times Last modified on Jumat, 13 September 2013 10:26

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Acara Jalan Berliku Kebijakan Publik