akatiga.org

Studi Kami

 

Evaluasi Dampak Penerima Manfaat dari PNPM/RESPEK di Papua dan Papua Barat

PNPM RESPEK, adalah bagian dari program kerjasama antara pemerintah daerah

Selengkapnya

 

Studi Kesempatan Kerja dan Fleksibilisasi di Indonesia

Persoalan penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas tetap menjadi tantangan bagi Indonesia.

Selengkapnya

 

Studi Kemandirian Pangan

Indonesia, yang pernah menikmati swasembada pangan tahun 1980-an, kini menempati posisi ke-empat sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Selengkapnya

 

Pemetaan Pedagang Kaki Lima di Bandung

Studi ini awalnya bertujuan untuk melihat dinamika PKL sebagai bagian dari kegiatan ekonomi informal perkotaan dan kaitannya dengan pengorganisasian PKL 

Selengkapnya

Telusuri Studi Lainnya

Artikel

Mengatasi Anomie Tugas Terberat Presiden R.I 2014-2019
by Sediono Tjondronegoro

Sudah semaikn jelas dan terasa bahwa dalam masa Demokrasi Liberal yang telah melibatkan dan mempengaruhi kehidupan seluruh bangsa Indonesia sejak tahun 1998 jelas pula tercermin

Selengkapnya

Pemimpin Baru, Semangat Baru
by Administrator

Dengan senang hati AKATIGA mengumumkan penunjukan Fauzan Djamal sebagai direktur eksekutif yang baru dengan masa jabatan yang efektif dimulai pada tanggal 12 Mei 2014. Fauzan Djamal menggantikan Nurul Widyaningrum yang telah bergabung dengan AKATIGA sejak tahun 1999...

Selengkapnya

TANGGAPAN TERHADAP MASALAH PENJIPLAKAN KARYA TULIS
by Gunawan Wiradi

Baru-baru ini masyarakat digemparkan oleh berita tentang masalah penjiplakan atau “plagiat” (atau dalam dalam bahasa Inggris “plagiarism”). Khususnya dalam kalangan akademik...

Selengkapnya

Terbitan Kami

 

Jurnal Analisis Sosial Vol 18. no 2.
Negara Pasca - Orde Baru dan Program Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

Penulis:
Darmawan Triwibowo, Rizal Malik, Dinna Wisnu, Yulia Indrawati Sari/ Nurul Widyaningrum, Panca Pramudya, Hasrul Hanif, Tejo Wahyu Jatmiko, Abdul Ghofur,Abdul Rohman.

Selengkapnya
 

Jurnal Analisis Sosial Vol 18. no 1.
Indonesia dan Perjalanan Meraih MDGs: Agenda ke Depan

Penulis:
Mike Verawati Tangka, Sita Aripurnami, Jonna Damanik, Dwi Rubiyanti Kholifah, Hamong Santono, Ahmad Maftuchan, Siti Khoirun Ni'mah, Mickael B Hoelman, Maria Serenade Sinurat.

Selengkapnya
 

Tantangan Berinovasi di Era Globalisasi

Penulis/ Editor:
Yayasan AKATIGA bekerja sama dengan EU

Selengkapnya

Telusuri Terbitan Lainnya

Kebijakan Pengupahan yang Menggairahkan Investasi

Indrasari Tjandraningsih - Peneliti Perburuhan AKATIGA

Persoalan kemiskinan di Negara ini semakin merisaukan. Masalah kemiskinan yang terus meluas di kalangan yang memang sudah miskin: buruh, petani, nelayan, pelaku sector informal, semakin kasat mata.  Upah dan pendapatan kelompok marjinal ini semakin rendah dan semakin tak mampu mengejar lonjakan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok.

Salah satu kelompok yang sedang menghadapi pemiskinan adalah buruh di sector industri manufaktur. Apabila ditelusuri lebih  ke hulu, kemiskinan buruh di sector industri sesungguhnya merupakan hasil dari kebijakan pemerintah  untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai upaya untuk mengundang sebanyak mungkin investor (asing). Ada dua strategi dasar yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut yakni  pertama menjalankan kembali politik upah murah dan kedua menerapkan prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan. Kedua strategi tersebut secara sistematis telah memiskinkan buruh.

Politik upah murah secara resmi dan menyolok digunakan oleh BKPM untuk mengundang investasi. Dalam promosinya yang bertajuk Invest in Remarkable Indonesia, upah buruh yang murah dijadikan daya tarik. Mengutip Economic Intelligence Unit, brosur BKPM mencantumkan upah buruh Indonesia yang hanya USD 0.6 per jam dibandingkan dengan India (1.03), Filipina (1.04), Thailand (1.63), Cina (2.11) dan Malaysia (2.88). Menyertai angka-angka tersebut brosur promosi itu mencantumkan ‘labor cost is relatively low, even as compared to investment magnets China and India’.

Upaya BKPM menarik investasi asing dengan menonjolkan murahnya upah buruh di Indonesia mengingatkan kembali  pada kebijakan pemerintah di masa Orde Baru dengan politik upah murahnya dan sekaligus menunjukkan kemunduran arah kebijakan. Upaya ini juga memperlihatkan kesenjangan pemahaman pemerintah terhadap perubahan tuntutan perusahaan dalam kompetisi global. Dalam kompetisi global,  investor menuntut ketepatan waktu dan mutu kerja yang tinggi serta pelayanan birokrasi yang efisien. Para pengusaha tekstil dan garmen Indonesia yang telah melihat perkembangan industri di Vietnam dan Cina menyatakan bahwa keterampilan dan mutu hasil kerja buruh Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan buruh di kedua negara tersebut dan menyatakan bahwa sesungguhnya apabila biaya birokrasi dan berbagai pungutan dapat dihapuskan, upah minimum yang ditingkatkan dua kali lipat sekalipun dapat diberikan.

Politik upah murah telah terbukti menciptakan sulitnya kehidupan buruh karena nilai rata-rata upah mínimum sebesar Rp.892,160 hanya mampu membiayai 62,4 persen rata-rata pengeluaran riil buruh (AKATIGA-SPN-GarTeks-FES-TWARO 2009).

Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi  dalam kebijakan ketenagakerjaan menunjukkan kepatuhan pemerintah terhadap tekanan kapitalisme global  agar Indonesia  menerapkan syarat-syarat perbaikan iklim investasi dengan cara : meliberalisasi peraturan perburuhan, melonggarkan pasar kerja dan mendesentralisasi  urusan ketenagakerjaan. Ketiga prinsip tersebut dalam implementasinya  secara pasti telah menurunkan kesejahteraan buruh dan menghilangnya kepastian kerja melalui sistem hubungan kerja kontrak, outsourcing dan magang. Sistem kerja ini juga membatasi masa kerja menjadi sangat pendek melalui kontrak selama enam bulan hingga paling lama dua tahun dan mempersempit peluang kerja di sektor formal bagi angkatan kerja usia produktif karena munculnya kecenderungan baru pada preferensi perusahaan untuk hanya mempekerjakan buruh yang berusia 18-24 tahun untuk alasan produktivitas. Sebuah studi  di sektor metal menemukan bahwa sistem hubungan kerja yang fleksibel  telah menurunkan upah buruh kontrak dan outsourcing hingga 26 persen terhadap upah buruh tetap.

Sistem yang sama telah mampu menurunkan biaya tenaga kerja hingga 20 persen karena dengan mempekerjakan buruh dengan sistem kontrak perusahaan hanya perlu membayar upah pokok dan tidak perlu memberikan kompensasi ketika hubungan kerja berakhir. Inilah sebabnya dalam lima tahun terakhir  fenomena hubungan kerja kontrak dan outsourcing menjadi sangat massif dan diterapkan di hampir semua sektor industri. Berbagai laporan dan hasil studi menunjukkan di berbagai perusahaan di sektor garmen dan logam serta elektronik saja misalnya pengurangan penggunaan buruh tetap dan menggantikannya dengan buruh kontrak terus terjadi.

Implikasi kebijakan ini jelas memiskinkan buruh karena dengan sistem kerja kontrak, upah buruh tidak akan pernah mengalami kenaikan dan berbagai tunjangan yang biasa diterima oleh buruh tetap dengan sendirinya tidak diberikan.

Meskipun sistem kerja yang fleksibel  berdampak negatif terhadap buruh tetapi  rupanya masih dianggap belum cukup memberikan keleluasaan bagi modal sehingga peraturan ketenagakerjaan yang ada masih akan dikaji ulang dan dibuat kondisi yang lebih longar lagi dalam mempekerjakan buruh. Sekali lagi, sistem kerja yang lebih fleksibel diupayakan agar semakin banyak investasi asing yang datang.

Kecenderungan pada  pemerintah yang lebih mempersoalkan masih kurang fleksibelnya pasar kerja dan menekankan aspek tenaga kerja sebagai penyebab tak kunjung kondusifnya iklim investasi, menunjukkan ketidakmampuan untuk mencari jalan keluar terhadap pokok penyebab biaya tinggi dalam berinvestasi di Indonesia yang bersumber dari buruknya infrastruktur dan birokrasi serta tingginya pungutan. Situasinya persis seperti kalimat para pengusaha di Bandung yang mengatakan bahwa  â€™lebih mudah menghadapi protes  buruh daripada menghadapi  birokrasi dan aparat pemerintah karena tuntutan aparat pemerintah di jaman otonomi daerah jika tidak dipenuhi justru akan menimbulkan lebih banyak masalah terhadap kelancaran usaha’.

Implikasi dan arah kebijakan

Politik upah murah dan ketiga prinsip yang menjadi  warna utama kebijakan ketenagakerjaan di atas, apabila terus dipertahankan  maka dalam waktu yang tidak terlalu panjang justru akan menjadi bumerang bagi upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan menghapus kemiskinan. Upah murah dan ketidakpastian pekerjaan akan membawa implikasi terhadap penurunan kinerja dan produktivitas buruh. Kondisi kerja yang buruk dan penurunan kesejahteraan hanya akan menghasilkan aksi –aksi protes buruh yang jelas akan membuat situasi  investasi tidak nyaman dan hasil akhirnya justru akan membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Belajar dari berbagai negara yang berhasil meraih investasi dengan mengedepankan mutu angkatan kerja dan kesejahteraan buruh melalui penyediaan jaminan sosial, maka strategi mengundang investasi dengan menjual buruh murah  seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia saat iini justru terasa sangat primitif dan memprihatinkan dan oleh karenanya harus ditinggalkan. Fleksibilitas pasar kerja memang merupakan gejala global akan tetapi di berbagai negara kebijakan tersebut selalu disertai dengan penyediaan jaminan sosial  sebagai  ’fall-back cushion’  atau jaring pengaman bagi buruh.

Di tengah iklim persaingan global, pendulum kebijakan ketenagakerjaan yang semakin menjauh dari  posisi melindungi buruh sudah saatnya didekatkan kembali dan pemerintah adalah pihak yang seharusnya  paling mampu untuk melakukannya. Menjadi negara yang ramah terhadap bisnis harus dipandang sebagai  cara untuk mendatangkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan bukan untuk memiskinkan rakyat. Menjadi  negara yang ramah terhadap investor dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi warganya merupakan sebuah peta jalan pembangunan yang  sudah ditempuh juga oleh Malaysia, Thailand, Taiwan, Korea Selatan dan  Cina.  Peta  jalan tersebut dapat dilengkapi  dengan kejelasan visi pembangunan bangsa dan arah untuk menempatkan negara di posisi terhormat di dalam konstelasi global. Persaingan global yang semakin ketat dan sengit hanya dapat dimenangkan oleh negara dengan pemerintahan yang kuat dan konsisten menegakkan peraturan yang bersemangat keadilan.

 

@@@

Koleksi Perpustakaan Terbaru

 
 

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengetasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta