ARTIKEL DAN OPINIĀ IĀ USAHA KECIL
|
|
EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN |
|
|
|
Ditulis Oleh: Resmi Setia
|
|
Berbagai kebijakan penanganan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, baik yang bersifat exclusion (penggusuran) maupun inclusion (tendanisasi), terbukti masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan perdagangan jalanan. Bahkan strategi yang dipilih, terutama penggusuran seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusuhan dan penurunan kualitas hidup.
Ketidakefektifan tersebut salah satunya terkait dengan persoalan praktis yaitu keterbatasan pemahaman pemerintah akan karakteristik dan tipologi PKL serta ketiadaan dokumentasi sistematis mengenai PKL. Sehingga berbagai kebijakan yang dibuat seringkali tidak didasari atas pemahaman yang tepat terhadap PKL dan cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan dan keterlibatan banyak aktor dalam kegiatan perdagangan kaki lima. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman tentang kebijakan penanganan PKL, karakteristik dan tipologi PKL serta organisasi PKL di Kota Bandung, dengan menjawab 3 pertanyaan:
- Bagaimana arah kebijakan penanganan PKL di Kota Bandung dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial PKL?
- Apa karakteristik dan tipologi pedagang kaki lima di Kota Bandung? Bagaimana karakteristik ini mempengaruhi kebijakan penanganan PKL?
- Bagaimana organisasi PKL berperan dalam menghadapi berbagai persoalan yang kerap dihadapi PKL, baik yang terkait dengan aparat pemerintah, preman, dsb?
Penelitian dilakukan di 10 konsentrasi PKL di Kota Bandung dengan mewawancarai 107 PKL dan sejumlah pengurus organisasi PKL. Selengkapnya...
|
|
|
PKL dan Lapangan Kerja Jawa Barat |
|
|
|
Ditulis Oleh: Wanda Listiani
|
|
Janji-janji pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat tentang penyediaan lapangan kerja merupakan harapan besar bagi seluruh warga Jabar, yaitu harapan untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dengan pekerjaan yang baik pula. Pekerjaan yang baik diasumsikan bukan hanya pada sektor formal, melainkan juga informal.
Sejak tahun 1970-an, sektor kerja informal dikenal masyarakat sebagai sektor yang kurang mendapatkan dukungan pemerintah daerah, tidak tercatat secara resmi, dan beroperasi di luar aturan pemerintah daerah. Secara otomatis dukungan pemerintah daerah akan diarahkan untuk formalisasi sektor ini. Pendekatan ini juga berasumsi bahwa satu-satunya hambatan sektor informal untuk tumbuh adalah sikap negatif pemerintah daerah terhadap sektor ini. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah dianggap bisa menjadi jaminan sukses. Hal ini mengabaikan kompetisi yang kompleks dan hubungan tidak seimbang antara usaha kecil dan usaha besar serta berbagai strategi monopoli untuk menekan kompetisi usaha kecil.
|
|
selengkapnya...
|
|
Beban Ganda Perempuan Usaha Kecil |
|
|
|
Ditulis Oleh: Yulia, Dyan, Deni
|
|
Apa beda pekerja renik perempuan dengan laki-laki? Bedanya, kendati waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan sumbangsih penghasilannya buat keluarga tak sedikit, perempuan kerapkali dianggap tidak bekerja. Mungkin karena pekerjaannya tidak terlihat jelas alias nirmata. Tak heran, Perempuan Usaha Kecil (PUK) semacam itu dijuluki orang sebagai "The Invisible Worker".
Meletakkan kata "perempuan" di depan "usaha kecil" membuat kita mau tidak mau harus membahas pula relasi antara perempuan dan laki-laki. Jalannya roda usaha PUK bisa jadi sangat terkait dengan relasi-relasi yang terjadi di dalam rumah tangganya. Memahami persoalan-persoalan yang dihadapi PUK dalam kaitannya dengan relasi gender kemudian menjadi penting demi memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan PUK.
|
|
selengkapnya...
|
|
|
|
|
|
|