akatiga.org

Penelitian Praktek Kerja Outsourcing pada Sub-Sektor Perbankan

06 September 2013
Rate this item
(0 votes)

Deskripsi:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan dan praktik outsourcing di sub-sektor perbankan terhadap kesejahteraan pekerja serta upaya pekerja untuk berserikat. Dengan demikian maka penelitian ini akan melihat: (1) Kaitan antara regulasi perbankan dengan hubungan kerja di sub-sektor perbankan di Indonesia, (2) Kesejahteraan pekerja outsourcing di sub-sektor perbankan, (3) Peluang dan tantangan pekerja perbankan dalam berserikat.

Besar file: 20 Mb

Related items

  • Buruh Perkotaan di Indonesia

    A. PENDAHULUAN

    Pembangunan di Indonesia yang amat berbias kota. Membawa akibat  persoalan perburuhan di perkotaan menjadi amat krusial. BPS mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di perkotaan pada Februari tahun 2013 adalah 67% dan tingkat pengangguran terbuka di kota jauh lebih tinggi (7,66% untuk 2012) dibandingkan di desa (4,72%). Karena ciri pasar tenaga kerja indonesia yang dualistik maka tenaga kerja di kota menunjukkan ciri yang sama: buruh di sektor formal dan di sektor informal. Sesuai dengan karakteristiknya maka sektor formal mudah direkam datanya dan akses terhadap kesempatan kerja di sektor formal di kota dua kali lipat (56%) lebih banyak dibandingkan dengan akses terhadap sektor formal di desa (24%)  (ceds, 2012).

    Perkembangan kapitalisme global dan dampaknya terhadap dinamika ekonomi di tingkat nasional maupun lokal yang memperlihatkan dikotomi formal-informal amat perlu ditinjau ulang. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa sektor formal dan informal di berbagai sektor lapangan pekerjaan amat erat kaitannya satu sama lain dan membentuk rantai produksi maupun jasa yang secara bersama-sama menciptakan kesempatan kerja. Implikasinya adalah tak terlalu mudah kini memisahkan secara tegas persoalan dan kondisi buruh di kedua sektor tersebut.

    Salah satu dampak langsung dari perkembangan strategi kapitalisme global yang kini menjadi fenomena kesempatan kerja adalah terjadinya proses informalisasi sektor formal. Meskipun merupakan fenomena yang amat menonjol dan massif, gejala dan proses ini masih amat sedikit dijadikan perhatian baik oleh pemerintah maupun para akademisi/peneliti.  Pemerintah dan kebanyakan akademisi masih menganut dualisme tersebut dan melakukan analisis kesempatan kerja terhadap kedua sektor itu secara terpisah. Secara eksplisit pemerintah  masih tetap menjalankan strategi penciptaan kesempatan kerja dengan cara menciptakan kesempatan kerja formal seluas-luasnya dan memperkecil sektor informal (www.antaranews.com/berita/369879). Kebijakan pemerintah ini memperlihatkan keterpisahannya dari realitas strategi modal global. para ekonom juga menggunakan tingkat formalitas sebagai salah satu indikator perkembangan pasar kerja (Purnagunawan & Firmana 2013).

    Persoalan perburuhan di perkotaan harus diletakkan dalam konteks investasi global yang sedang mengalir ke  Indonesia beberapa tahun belakangan. Tulisan ini hendak mendiskusikan gejala informalisasi di sektor formal dan bagaimana gejala ini membentuk persoalan perburuhan di perkotaan dalam konteks kapitalisme global.

     

    B.  PERSOALAN BURUH DI PERKOTAAN

    Sedikitnya ada tiga persoalan buruh di perkotaan yang menonjol: praktik kerja kontrak dan outsourcing, kenaikan upah minimum dan kebangkitan gerakan buruh.

    Praktik kerja kontrak dan outsourcing tenaga kerja merupakan bentuk fleksibilitas pasar kerja yang terjadi dalam skala besar sejak UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Praktik  ini juga sekaligus menjadi rupa dari informalisasi hubungan kerja di sektor formal yang bertanda hubungan kerja tak langsung dan tidak stabil (Chang 2009) serta penggunaan subkontrak dan buruh outsourcing (standing 2011). Praktik ini terjadi di berbagai sektor di indonesia seperti di sektor metal (Tjandraningsih dkk 2010), sektor perbankan (herawati dkk 2011), perdagangan eceran (FE UI & AKATIGA 2013), serta makanan-minuman (temuan lapangan studi kemandirian pangan di karawang, akatiga 2013). Informalisasi hubungan kerja di sektor formal memperlihatkan bagaimana hubungan-hubungan kerja di sektor pertanian dan usaha kecil di pedesaan diadopsi oleh pabrik-pabrik besar  dan bahwa hubungan kerja tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai pengerah tenaga kerja. ciri menonjol lain dari informalisasi di sektor formal adalah terbukanya kesempatan kerja yang tidak ajeg bagi buruh perempuan  muda di kelompok usia 18-25 tahun dan bagi buruh perempuan tua di atas 40 tahun. Bagi kaum buruh informalisasi hubungan kerja mengakibatkan para buruh di sektor formal semakin tidak terlindungi dan semakin rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Akan tetapi bagi para pengusaha strategi ini amat efektif untuk efisiensi biaya tenaga kerja.

    Kenaikan upah minimum di Indonesia merupakan arena kontestasi kekuatan serikat buruh di satu sisi dan asosiasi pengusaha serta pemerintah di sisi lain. Kegaduhan penentuan kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahun menjadi penandanya. Perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha menemukan wujud kerasnya dalam persoalan ini: buruh ingin upah naik setinggi mungkin mengikuti pertumbuhan ekonomi dan pengusaha ingin upah naik sekecil mungkin mengikuti gejolak dan kerentanan ekonomi global. Persoalan upah minimum menjadi semakin riuh dikaitkan dengan politik otonomi daerah dan perdebatan para akademisi (baca : ekonom) dari mazhab yang berbeda: ekonom neoliberal dan ekonom welfareism. Keriuhan tahunan kenaikan upah minimum juga memperlihatkan bahwa kelompok pengusaha bukan merupakan entitas yang homogen karena ketika sebagian pengusaha merasa keberatan dengan kenaikan upah minimum yang amat signifikan prosentasenya, sebagian pengusaha lain tidak mempersoalkan kenaikan tersebut.

    Menguatnya gerakan buruh juga menandai bahwa persoalan buruh perkotaan masih diwarnai oleh kondisi kerja dan kesejahteraan yang belum membaik secara signifikan.  Tuntutan buruh di soal kesejahteraan dan kondisi kerja menunjukkan hal tersebut. Penguatan ini juga menunjukkan kesadaran berorganisasi yang semakin tinggi di kalangan buruh. Akan tetapi dari perspektif gender, gerakan buruh masih tetap didominasi oleh buruh laki-laki. Di dalam organisasi buruh yang paling progresif sekalipun, dalam organisasi buruh di sektor yang mayoritas pekerjanya perempuan sekalipun,  isu spesifik perempuan masih tetap berada di pinggiran. Beban dan peran tradisional perempuan yang diharapkan oleh masyarakat yang masih belum bisa didobrak serta karakter serikat buruh yang cenderung patriarkis menjadi penyebabnya. Jumlah perempuan yang menduduki posisi puncak di organisasi buruh dari puluhan federasi serikat buruh  tak lebih dari jumlah jari sebelah tangan.

    Persoalan yang dihadapi buruh kota kini juga adalah konflik horisontal dengan sesama warga masyarakat. Ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemerintah maupun pengusaha menghadapi serikat buruh  secara cerdas dan setara menyebabkan digunakannya politik adudomba di antara rakyat: serikat buruh diperhadapkan dengan preman-preman, kelompok masyarakat  dan penguasa lokal dalam menyelesaikan persoalan.  Konflik antara warga lokal dan serikat buruh kini mewarnai konflik industrial di beberapa pusat industri di Jabodetabek

    (http://m.aktual.co/sosial/175928hindari-konflik-dengan-ormas-buruh-patuhi-instruksi-kspi; http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/23290034/Demo.Buruh.Berkembang.Jadi.Konflik.Horizontal)

     

    C.  KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PRAKTIKNYA

    Pengamatan terhadap persoalan perburuhan di indonesia hampir satu dekade terakhir ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki arah yang jelas, relevan dan realistis dalam kebijakan ketenagakerjaan. Berbagai kasus konflik hubungan industrial yang terjadi, pengangguran, ketidakpastian pekerjaan merupakan refleksi situasi tersebut. Dalam masalah outsourcing dan upah minimum jelas sekali bagaimana pemerintah pusat dan daerah mudah terombang-ambing oleh tekanan buruh maupun pengusaha.  Sisi lain dari menguatnya gerakan buruh juga menunjukkan  kegamangan pemerintah dalam mengambil posisi  dan peran yang tegas dalam persoalan hubungan industrial. Beberapa tahun terakhir ini konflik hubungan industrial banyak disebabkan oleh ketidak tegasan pemerintah dalam kebijakan perburuhannya. ketidaktegasan dalam penerapan peraturan dan ketidakjelasan dalam proses pengambilan kebijakan  menjadikan persoalan perburuhan menjadi berlarut-larut dan merugikan semua pihak.

    Serangkaian pembicaraan dengan pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap persoalan ketenagakerjaan di Bandung raya misalnya, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dituntut untuk lebih jelas dan tegas dalam menetapkan kebijakan dan membuat peraturan dengan cara lebih mengacu pada realitas yang ada. Harapan para pengusaha terhadap ketegasan pemerintah juga jelas dinyatakan . Kebijakan perburuhan perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas dalam hal ini yang menyangkut kondisi dan mutu pasar tenaga kerja dan kebijakan investasi. koordinasi di antara instansi pemerintah juga mutlak dilakukan karena persoalan buruh tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari sebuah konsep pembangunan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan bangsa.

     

    *Tulisan ini disiapkan untuk seminar 'In Search of the Next Urban Programme and Campaign in Indonesia' yang diselenggarakan PMB LIPI dan Oxfam di Jakarta 12 Februari 2014.

     

     

     

  • PASAR KERJA FLEKSIBEL DAN KEADILAN BAGI KAUM PEKERJA

    Artikel ini  juga dimuat dalam buku Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru : Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan yang ditulis Faisal Basri, diedit oleh Dinna Wisnu dan Ihsan Ali-Fauzi dan diterbitkan oleh PUSAD Paramadina-Ford Foundation-Asia Foundation Desember 2013.

    Dalam bukunya “Indonesia Kita”, Nurcholish Madjid menuliskan bahwa salah satu dari 10 platform politik untuk memperbaiki bangsa dan Negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara.  Di Indonesia kini yang sebagian warganya semakin kaya dan sejahtera, masih lebih besar bagian warganya yang belum menikmati kue kesejahteraan. Bagian besar warga itu adalah kaum pekerja yang dalam sebuah situasi persaingan  global menjadi kelompok yang masih harus berjuang untuk dapat mencicipi kue itu. Apa yang terjadi pada pekerja di Indonesia?

     

    Liberalisasi pasar sebagai ciri utama ekonomi dunia saat ini juga menandai pasar tenaga kerja. Kerentanan ekonomi global yang semakin tinggi yang ditandai dengan krisis yang semakin sering terjadi membuat penentu utama pasar yakni kaum pemilik modal berupaya membuat strategi agar guncangan ekonomi tidak terlalu mendatangkan kerugian bagi usahanya. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menerapkan fleksibilisasi produksi dan fleksibilisasi pasar kerja.

    Fleksibilisasi pasar kerja diperlukan untuk menggantikan pasar kerja yang terlalu kaku yang ditandai oleh intervensi pemerintah dalam perlindungan pekerja yang membuat biaya tenaga kerja menjadi tidak fleksibel karena jumlah dan jenis pekerja yang digunakan tidak dapat menyesuaikan fluktuasi tekanan persaingan dalam pasar komoditas. Pasar kerja yang fleksibel dipromosikan oleh Bank Dunia karena pasar kerja yang kaku diyakini tidak sesuai lagi untuk kondisi perekonomian global yang semakin kompetitif dan liberal.  Bank Dunia menganggap bahwa pasar kerja yang fleksibel merupakan  sistem pasar yang dianggap paling tepat bagi kelompok sosial manapun (Nugroho & Tjandraningsih 2007).

    Liberalisasi pasar kerja dan ketimpangan yang semakin besar di antara para pelaku pasar - khususnya antara pengusaha sebagai pembeli tenaga kerja dan pekerja sebagai penjual tenaga kerja – menjadi salah satu pokok keprihatinan Faisal Basri dalam tulisannya. Tulisan ini hendak menanggapi keprihatinan tersebut dengan menguraikan apa yang terjadi ketika upaya fleksibilisasi pasar kerja secara keras dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha melalui kebijakan dan praktek ketenagakerjaan.

    Fleksibilisasi pasar kerja mengakibatkan  tiga perubahan menyolok yang terjadi di dunia kerja. Pertama, perubahan dalam arti kemunduran dalam kondisi kerja dan kesempatan kerja  di berbagai sektor. Kedua, perubahan dalam hubungan kerja dan syarat kerja di sektor formal - yang dijadikan andalan penyerapan tenaga kerja sekaligus sebagai salah satu tanda kemajuan ekonomi – yang cenderung menjadi informal dan kehilangan aspek pengaturan dan perlindungannya. . Ketiga, bangkitnya kekuatan gerakan buruh sebagai kekuatan penyeimbang dalam sebuah situasi anomali [W1] dalam iklim pasar yang liberal melalui fleksibilisasi pasar kerja. Salah satu prinsip pasar kerja fleksibel adalah melemahkan kekuatan kolektif pekerja melalui fragmentasi pekerja berdasarkan status hubungan kerja dan membuat hubungan kerja lebih individualistik. Gerakan buruh di Indonesia justru memperlihatkan kekuatan dan pengaruhnya di tengah bekerjanya prinsip tersebut.Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena ada  ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan  ketenagakerjaan dengan kondisi obyektif angkatan kerja, kondisi institusi-institusi pasar tenaga kerja, kebijakan makro perekonomian dan – yang lebih terpenting – menurunnya tanggung jawab negara terhadap perlindungan pekerja dan kesejahteraan warganya (Nugroho &  Tjandraningsih, 2007). Dampaknya secara umum menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan industrial yang cenderung merugikan kaum pekerja sebagai kelompok warga negara yang posisinya paling lemah di hadapan negara dan kaum pemilik modal.

     

    Pasar Kerja Fleksibel dan Wujudnya di Indonesia

    Gejala pasar kerja fleksibel sebagai ciri utama hubungan kerja mulai muncul di awal tahun 2000an dan terus meluas hingga sekarang. Sepanjang kurun waktu satu dekade setelahnya, penerapan fleksibilisasi dalam bentuk hubungan kerja kontrak dan outsourcing menjadi salah satu sumber kerisauan pekerja dan menjadi penyebab sekaligus pokok masalah dalam konflik industrial di Indonesia. Sementara  di tingkat kebijakan masih terus menjadi perdebatan apakah pasar kerja di Indonesia masih terlalu kaku atau sudah fleksibel[1].  Perdebatan ini mengikuti perdebatan mengenai keuntungan dan kerugian pasar kerja fleksibel yang kemudian membentuk kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap konsep maupun praktik ini.

    Pasar kerja fleksible menjelaskan sebuah situasi dimana pasar kerja dapat cepat menyesuaikan diri dan mencapai keseimbangan dari gejolak ekonomi dan kompetisi. Ciri pokok pasar kerja fleksibel adalah kemudahan untuk merekrut dan memecat pekerja, tenaga kerja yang fleksibel secara jenis pekerjaan dan tempat kerja serta pengurangan intervensi pemerintah yang dapat mendistorsi pasar.

    Setidaknya ada tiga prinsip dasar pasar kerja yang fleksibel. Pertama adalah keleluasaan transaksi jual-beli tenaga kerja yang diasumsikan berjalan secara alamiah yang mempertemukan antara pembeli dan penjual tenaga kerja. Prinsip ini mengandaikan kekuatan tawar yang seimbang antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Diasumsikan bahwa pembeli tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pembeli, sedangkan tenaga kerja bebas memilih pembeli tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan rasional tenaga kerja (Islam, 2001).   

    Kedua, keleluasaan untuk mempekerjakan dan melepas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk  regulasi yang melindungi pekerja. Prinsip ini menghendaki dihapuskannya berbagai peraturan pemerintah yang melindungi tenaga kerja agar beban biaya tenaga kerja dapat dikurangi dan agar perusahaan dapat dengan lincah mengambil tindakan ketika terjadi guncangan ekonomi.  

    Ketiga, keleluasaan untuk menerapkan hubungan dan syarat kerja tanpa gangguan dari serikat buruh. Prinsip ketiga ini melihat bahwa serikat buruh merupakan sebuah entitas kolektif yang menimbulkan biaya tinggi dalam urusan hubungan kerja dan mengurangi kelincahan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi guncangan ekonomi, dalam hal ini dalam kaitannya dengan fleksibilitas dalam penggunaan jumlah pekerja. Oleh karena itu  peran serikat buruh sebagai basis kekuatan kolektif mulai dikurangi atau setidaknya didorong ke arah bentuk yang lebih korporatis dan sistem kolektivisme dalam hubungan industrial mulai digeser ke arah individualisme. Individualisasi hubungan-hubungan kerja dianggap sebagai kunci penting untuk mendorong produktivitas dan mengurangi kontrol kolektif serikat buruh terhadap kepentingan-kepentingan produksi dan ekspansi modal (Nugroho & Tjandraningsih, 2007).  

    Ketiga prinsip tersebut mewujud dalam bentuk baru hubungan kerja yang mengandalkan system kontrak dan outsourcing yang merupakan bentuk dari fleksibilitas numerikal dan fungsional[2] . Model hubungan kerja berdasarkan sistem kontrak dan outsourcing diterapkan dan diperluas cakupannya untuk memungkinkan fleksibilisasi tersebut. Penerapan hubungan kerja kontrak (short-term contract workers atau temporary workers) dan outsourcing (agency workers) dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja tetap dan dengan demikian akan mengurangi komponen biaya tenaga kerja.

    Di Indonesia penerapan hubungan kerja kontrak dan outsourcing merupakan warna dominan hubungan kerja di berbagai pabrik besar dan menengah dan sekaligus menggeser posisi para pekerja tetap. Penelitian di sektor otomotif dan elektronik (Tjandraningsih et al, 2010), garmen (AKATIGA 2011) dan perbankan (Herawati et al, 2011) menemukan bahwa dengan diterapkannya hubungan kerja kontrak dan outsourcing telah terjadi penciutan jumlah pekerja tetap secara signifikan. Seiring dengan penciutan itu, terjadi pula penurunan kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam hubungan kerja kontrak – baik kontrak langsung dengan perusahaan maupun melalui pihak ketiga – pekerja hanya menerima upah pokok dan beberapa tunjangan untuk masa tertentu dan ketika hubungan kerja berakhir pengusaha tidak perlu membayar pesangon. Biaya tenaga kerja dengan mengurangi pekerja tetap dan mempekerjakan pekerja kontrak dapat berkurang hingga 40%. Perbedaan upah antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing mencapai lebih dari 25% untuk kewajiban dan perintah kerja yang sama (Tjandraningsih et al 2010).

    Pasar kerja yang fleksibel dalam bentuk outsourcing tenaga kerja dalam penerapannya justru membawa ekses buruk bagi pekerja karena system pengawasan terhadap perusahaan penyalur amat lemah dan memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap pekerja melalui system pemotongan gaji oleh perusahaan penyalur terhadap tenaga kerja yang disalurkan. Praktik outsourcing tenaga kerja yang terjadi di Indonesia memang sebuah fenomena yang sarat dengan ketidakadilan. Outsourcing tenaga kerja melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja yang peran dan mekanisme kerjanya serupa dengan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI)  ke luar negeri.

     Bagi perusahaan penyalur tenaga kerja, bisnis ini sangat menguntungkan karena 1)proses perekrutan tenaga kerja tidak lagi dilakukan oleh perusahaan pengguna dan pekerja yang hendak mencari pekerjaan harus melalui perusahaan penyalur, 2) system komisi per tenaga kerja yang disalurkan maupun management fee yang diberlakukan dan 3) kemudahan pendirian usaha serta pengawasan yang amat longgar. Bagi pekerja mencari pekerjaan melalui penyalur berarti memerlukan sejumlah uang untuk dapat disalurkan dan sejumlah uang lagi untuk dapat mempertahankan pekerjaannya atau dapat terus-menerus dipekerjakan.

    Harus diakui memang banyak perusahaan penyalur tenaga kerja yang bekerja secara professional, taat terhadap peraturan dan menghormati hak-hak buruh, akan tetapi jauh lebih banyak lagi perusahaan yang nakal dan tidak mengindahkan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan buruh hidup tidak layak, sebagaimana diakui ketua umum asosiasi perusahaan alihdaya. Sumber yang sama juga mengungkapkan dari 12 ribu jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja yang diketahui beroperasi, hanya separuhnya yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hanya seratus perusahaan yang bergabung dalam asosiasi (ekbis.sindonews/read/2012/11/09).

    Perusahaan penyalur tenaga kerja selain yang berbadan hukum juga banyak yang beroperasi secara informal dan melibatkan berbagai pihak mulai dari para tokoh masyarakat formal dan informal, para pejabat birokrasi dan parlemen bahkan para pengurus serikat pekerja. Perusahaan semacam inilah yang beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa sanksi ketika menjalankan praktik penyaluran pekerja secara melanggar hukum. Akibatnya, pekerja menjadi pihak yang dirugikan karena menjadi sumber eksploitasi.

    Aparat Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Riau sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan merasa kebijakan mengenai outsourcing merupakan kebijakan yang merepotkan sebab kemunculan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja seringkali membawa nama bupati yang menyebabkan ‘gigi’pengawas ketenagakerjaan menjadi tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Situasi semacam ini pada akhirnya kembali menyebabkan para pekerja outsourcing menjadi pihak yang dirugikan.

    Situasi di atas muncul karena sikap dan posisi pemerintah pusat yang tidak jelas dalam menerbitkan peraturan sekaligus ketidaksiapan untuk mengawal peraturan yang dibuatnya. Dalam praktiknya peraturan mengenai outsourcing digugat baik oleh pekerja maupun perusahaan penyalur karena inkonsistensi pemerintah. Pemerintah juga tidak siap dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan para obyek hukum terhadap peraturannya. Dalam hal ini yang paling menyolok adalah ketidaksiapan para pengawas tenaga kerja dalam menjalankan perannya, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

    Persoalan lain yang muncul dengan pasar kerja yang fleksibel adalah kecenderungan terjadinya informalisasi hubungan kerja di sektor formal. Bank Dunia sebagai sponsor utama pasar kerja fleksibel mengasumsikan antara lain bahwa pasar kerja yang fleksibel akan menjamin terbukanya peluang para pekerja di sektor informal untuk berpindah ke sektor formal yang lebih aman, terlindungi  dan menyejahterakan (World Bank, 2005; World Bank 2006).  Dengan semakin banyak orang bekerja di sektor formal, maka akan lebih banyak pekerja yang memperoleh jaminan perlindungan hukum formal, tunjangan kesehatan, pendidikan dan pensiun, dan peningkatan keterampilan.

    Di tingkat implementasi asumsi tersebut tidak terbukti sebab hubungan kerja yang fleksibel justru cenderung menerapkan hubungan kerja informal di sector formal sehingga sector formal tidak lagi dapat diandalkan. Penerapan pasar kerja fleksibel telah menyebabkan kelebihan-kelebihan sektor formal dalam soal kondisi kerja semakin sirna: tak ada lagi kepastian kerja dan tak ada lagi jaminan kesejahteraan pagi para pekerjanya. Gejala ini belum banyak disadari atau tidak banyak diangkat terutama oleh para ekonom ketenagakerjaan dan para pengambil kebijakan. Resep kemajuan ekonomi dengan indikator semakin banyak tenaga kerja dari sektor informal yang terserap ke sektor formal  masih dianggap cocok. Keunggulan sektor formal dengan aspek regulasi dan perlindungan dan kesejahteraan masih dianggap tak tergoyahkan dan oleh karena itu tetap hendak diusahakan agar lebih  meningkat penyerapan tenaga kerjanya.

    Faisal Basri termasuk dalam kelompok ini dengan menyatakan bahwa sektor formal adalah basis untuk mempercepat terbentuknya lapisan kelas menengah yang kokoh. Alih-alih menciptakan lapisan menengah yang kokoh, fleksibilisasi pasar dan hubungan kerja di sektor formal kini  justru menciptakan barisan pekerja yang  yang semakin rentan dan suram masa depannya. Penelitian yang dilakukan penulis maupun para peneliti lain menunjukkan diterapkannya hubungan kerja kontrak pendek, hubungan kerja tanpa kontrak, harian lepas dan magang di berbagai pabrik yang masuk dalam kategori sektor formal.

    Jenis-jenis hubungan kerja ini menyebabkan para pekerja menjadi sibuk berusaha mempertahankan pekerjaannya dan tidak sempat untuk memunculkan identitasnya sebagai kelas menengah dengan potensi kekuatan politik yang besar. Dengan kata lain, ide pembentukan kelas menengah dari kaum pekerja di sektor formal dalam situasi fleksibilisasi pasar kerja adalah sebuah situasi yang ‘jauh panggang dari api’.  Dalam konteks yang lain, kaum pekerja kerah putih yang diasumsikan menjadi bagian penting dari kelas menengah yang kokoh justru adalah kelompok pekerja yang lebih tidak menyadari hak-haknya sebagai pekerja dibandingkan kaum pekerja kerah biru.

    Kecenderungan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan sudah merupakan situasi global. Sebagaimana ditulis oleh Dae-Oup Chang, globalisasi membawa serta berbagai praktek system produksi dan hubungan kerja yang semakin informal ke dalam sector formal (2009). Globalisasi informalisasi hubungan kerja di sektor formal juga  membawa implikasi  terciptanya jenis-jenis  hubungan kerja yang nonstandard dalam arti bukan pekerjaan tetap dan purna waktu, melainkan pekerjaan lepas, musiman, dengan kontrak pendek, paruh waktu dan pemanfaatan agen-agen penyalur (Vosko 2003) yang berekses pada semakin rentannya kondisi kerja (Kalleberg 2009, Arnold & Bongiovi 2013). Informalisasi sector formal dan kerentanan pekerja dalam hubungan kerja informal sebagai dampak dari fleksibilisasi menjadi ciri kondisi kerja dan keprihatinan pekerja di berbagai Negara Asia Tenggara (Ofreneo 2013, Turalak 2013, Arnold 2013) .

    Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kerja tersebut merupakan pemantik munculnya gerakan buruh sejak lima tahun. Secara konsisten gerakan buruh  selalu menyuarakan perbaikan kondisi kerja dan penghapusan outsourcing  karena praktik-praktiknya yang semakin merisaukan.

     Fleksibilisasi pasar kerja dan Peran Pemerintah

    Dalam kerangka globalisasi,  pasar kerja yang fleksibel telah menjadi sebuah keniscayaan yang sulit ditolak. Dukungan institusi-institusi multinasional terhadap sistem ini yang mempercayai sisi positif fleksibilisasi dan membuatnya dapat dilembagakan dalam pasar kerja adalah yang membuatnya niscaya.  Pasar kerja yang fleksibel akan menurunkan biaya tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memberi peluang bagi usaha untuk lebih  responsif dalam menghadapi perubahan ekonomi; sehingga dengan demikian perusahaan akan terus beroperasi dan mengurangi pengangguran, bahkan menciptakan kesempatan kerja.   Tujuan itu hanya dapat dicapai hanya jika dilengkapi dengan serangkaian kondisi struktural penunjang.  Pasar kerja fleksibel memerlukan dukungan sebuah kebijakan pasar kerja yang koheren dan terintegrasi dengan sistem hubungan industrial, strategi industrialisasi dan sistem jaminan sosial yang baik. 

    Secara lebih spesifik struktur pasar kerja yang ditandai oleh suplai yang besar dari buruh terampil, aksesibilitas yang luas terhadap informasi mengenai pasar kerja dan penarikan sumber dana untuk jaminan sosial yang diredistribusikan secara merata menjadi faktor-faktor penting yang menentukan efektivitas pasar tersebut (Nugroho & Tjandraningsih 2007). Akan tetapi persis justru struktur penunjang itu yang belum disediakan oleh pemerintah Indonesia sehingga penerapan pasar kerja fleksibel bahkan menimbulkan situasi ketidakadilan. Pengusaha memperoleh keuntungan akan tetapi para pekerja menanggung kerugiannya. Pengalaman Indonesia dengan pasar kerja fleksibel jelas membuktikan bahwa bagi kualitas pasar kerja yang rendah dan dipenuhi dengan buruh tidak terampil, system ini merugikan pekerja. Di samping jumlahnya yang berlebih, keterampilan yang rendah telah menempatkan pekerja dalam posisi lemah untuk melakukan tawar-menawar. Sistem jaminan sosial universal  juga belum sepenuh hati diterapkan dan diperlukan tekanan public secara terus-menerus kepada pemerintah untuk mau melaksanakannya.

    Pasar kerja fleksible sebagai kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang tidak utuh dan tidak didasarkan pada kondisi obyektif pasar kerja Indonesia.  Dampak yang muncul karenanya menimbulkan kerumitan situasi dan gejolak hubungan industrial. Kaum pekerja sebagai pihak yang lebih lemah di hadapan pengusaha dan pemilik modal menjadi kelompok yang menderita kerugian yang lebih besar dari kerumitan tersebut. Amanat konstitusi agar negara menjamin kesempatan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya belum sepenuhnya dijalankan. Kaum pekerja  masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan.

    Kaum pekerja yang tahun ini dicatat oleh BPS berjumlah 114 juta orang  merupakan bagian besar  bangsa Indonesia harus dilihat sebagai warga Negara yang perlu dilindungi terutama jika dilihat dari mutu tenaga kerja yang 48% hanya berpendidikan SD dan 18% berpendidikan SMP. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan investasi perlu lebih berorientasi keadilan agar amanat konstitusi dan cita-cita Nurcholish Madjid dapat diwujudkan di tengah dunia yang semakin timpang dan lebih menguntungkan bagi sedikit orang. Visi Indonesia yang adil dan sejahtera memang masih jauh dan jalan untuk menempuhnya semakin sarat dengan tantangan dan rintangan, akan tetapi kehendak untuk mewujudkannya melalui perhatian yang lebih besar kepada kaum pekerja sudah merupakan langkah penting dalam perjalanan meraihnya.

     

     

     

    DAFTAR RUJUKAN

    Chang, Dae-Oup, 2009, Informalising Labour in Asia’s Global Factory in Journal of Contemporary Asia Vol. 39, No. 2, May 2009, pp. 161–179

    Herawati et al, 2011, Penelitian Praktek Kerja Outsourcing pada sub-sektor Perbankan: Studi Kasus Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung:  AKATIGA-OPSI-FES

    Hewison, Kevin & Arne L. Kalleberg, 2012, Precarious Work and Flexibilisation in South and SouthEast Asia, in American Behavioral Scientist, 57 (4) 395-402, Sage Publication

    Hewison, Kevin & Woradul Tularak, 2013, Thailand and Precarious Work: An Assessment, in American Behavioral Scientist, 57 (4) 444-467, Sage Publication

    Islam, Iyanatul, 2001. “Beyond Labour Market Flexibility: Issues and Options for Post-Crisis Indonesia. Journal of the Asia Pasific Economy 6 (3) 2001: 305-334.

    Maiti, Dibyendu, 2012, Precarious Work India: Trends and Emerging Issues in American Behavioral Scientist, 57 (4) 507-530, Sage Publication

    Nugroho, Hari  &  Indrasari Tjandraningsih, 2007, Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggungjawab Negara, Kertas Posisi, terbit terbatas

    Tjandraningsih et al, 2010, Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing di Sektor Metal di Indonesia, Bandung:AKATIGA-FSPMI-FES

    Vosko, Leah F et al, 2003, Precarious Jobs: A New Typology of Employment in Statistics Canada Catalogue no 75-001-XIE

    World Bank. 2005. Doing Business in 2005, Removing Obstacles to Growth. Washington: IBRD/ World Bank.

    World Bank. 2006. Doing Business in 2006, Creating Jobs. Washington: IBRD/ the World Bank

    www.ekbis.sindonews/read/2012/11/09

     

     

     

     

     

  • REFLEKSI SITUASI PERBURUHAN 2013

    PENETAPAN UPAH MINIMUM: ANTARA AKSI UNJUK RASA, KEGAMANGAN PEMERINTAH DAN ANCAMAN RELOKASI INDUSTRI

    Tahun 2013 telah berlalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 masih diwarnai dengan rangkaian aksi unjuk rasa buruh terkait penetapan Upah Minimum. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya: Mengapa buruh terus melakukan aksi unjuk rasa? Di sisi lain, menghadapi aksi unjuk rasa dan tuntutan buruh/ Serikat Buruh, pengusaha kembali mengeluarkan ancaman untuk melakukan relokasi industry. Sementara itu, pemerintah baik di pusat maupun daerah tampaknya masih terus gamang dalam menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan perburuhan. Bagaimana kita melihat fenomena ini?


    Dalam diskusi “Refleksi Perburuhan 2013” yang diadakan oleh AKATIGA, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) bersamaan dengan pemutaran film dokumenter ‘Bekasi Bergerak’ pada 30 Desember 2013, terungkap bahwa aksi/ mobilisasi massa menjadi pilihan bagi Serikat Buruh karena ruang negosiasi/ perundingan belum cukup tersedia bagi buruh. Pernyataan ini tentu perlu dilihat dengan hati-hati. Bila kita mengambil kasus penetapan UMK/UMP di akhir tahun 2013, adanya Dewan Pengupahan jelas memperlihatkan tersedianya ruang perundingan yang dapat dimanfaatkan oleh buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum. Bila demikian halnya, mengapa tetap muncul aksi-aksi unjuk rasa? Bukan hanya massif, aksi unjuk rasa itu juga diadakan dalam jangka waktu yang panjang dan diikuti oleh buruh (anggota Serikat Buruh) dalam jumlah yang besar.

    Dalam kasus penetapan UMP DKI Jakarta 2014 misalnya, prosesnya dimulai dengan perundingan di Dewan Pengupahan sebagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan. Masalah muncul ketika Gubernur DKI Jakarta kemudian menggunakan KHL sebesar Rp 2,2 juta sebagai acuan penetapan upah, sementara menurut wakil buruh yang duduk di Dewan Pengupahan, besarnya KHL adalah Rp 2,7 Juta. (sumber: www.tempo.co 4/11). Serikat Buruh sendiri menuntut UMP sebesar Rp 3,7 juta/ bulan. Ketika Gubernur DKI Jakarta kemudian menetapkan UMP 2014 sebesar Rp 2,441.301, hal ini langsung disambut dengan aksi unjuk rasa ribuan buruh. Bukan hanya nilai UMP yang jauh di bawah tuntutan buruh yang menjadi pokok soal unjuk rasa, tetapi juga dampak dari penetapan UMP DKI. Masalahnya, selama ini UMP DKI Jakarta dianggap sebagai patokan penetapan UMP/UMK di seluruh Indonesia, sehingga ketika UMP DKI Jakarta sudah ditetapkan, kepala daerah lain yang semula menyepakati UMK/UMP lebih besar dari nilai tersebut – sepertinya menjadi terpengaruh dan kemudian menetapkan UMP/UMK yang nilainya lebih rendah daripada UMP DKI Jakarta (sumber: www.regional.kompas.com 18/11).

    Kekhawatiran buruh ini terbukti di Jawa Timur, dimana Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK/Kab yang seluruhnya di bawah nilai UMP DKI Jakarta. UMK tertinggi di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya besarnya Rp 2,2 juta, sementara itu UMK Gresik yang diusulkan Bupati Rp 2.376.918, ditetapkan Gubernur Rp 2.195.000. Bupati Kabupaten Pasuruan mengusulkan Rp 2.426.000 dan ditetapkan Rp 2.190.000. Bupati Sidoarjo mengusulkan Rp 2.348.000 dan ditetapkan Rp 2.190.000, sementara Bupati Mojokerto mengusulkan UMK Rp Rp 2.426.000, tapi Gubernur menetapkan Rp 2.050.000. (sumber: www.regional.kompas.com, 20/11).

    Gubernur memang berhak menetapkan besaran UMK lebih rendah daripada usulan Bupati/ Walikota, tetapi yang harus dicatat di sini adalah, usulan Bupati itu adalah hasil kerja dari Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Ketika Gubernur menetapkan UMK/Kab di bawah usulan Bupati/ Walikota yang notabene adalah hasil perundingan buruh-pengusaha-pemerintah Kabupaten/ Kota, di sinilah terkonfirmasi pernyataan bahwa tidak tersedia ruang perundingan/ negosiasi. Dengan kata lain, kalaupun ada perundingan, hasil perundingan itu dapat dengan mudah digugurkan karena regulasi yang ada memang memungkinkan hal itu.

    Kasus yang sebaliknya justru terjadi di Kota Bandung. Walikota Bandung akhirnya merevisi nilai UMK Kota Bandung yang semula Rp 1.923.157 (hasil perundingan di Dewan Pengupahan) menjadi Rp 2 juta setelah Serikat Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota selama 3 hari berturut-turut. (sumber: www.tribunnews.com). Kalau aksi unjuk rasa itu dimaksudkan untuk menekan pemerintah, upaya itu dapat dikatakan sangat berhasil. Masalahnya, keputusan Walikota Bandung ini menyebabkan Gubernur Jawa Barat kemudian menetapkan UM Kabupaten/ Kota di sekitar Kota Bandung yaitu Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang juga naik, lebih tinggi daripada kesepakatan yang diambil di Dewan Pengupahan yang ada di masing-masing kota.

    Di Jawa Timur, keputusan Gubernur Jawa Timur direspon dengan ancaman APINDO yang akan melakukan relokasi industry ke daerah-daerah di luar Ring I Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto). Sementara itu, di Jawa Barat, selain mengancam akan melakukan relokasi industry ke Jawa Tengah, 142 pengusaha tekstil dan garmen di kabupaten Bandung dan Kota Cimahi menggugat keputusan Gubernur itu ke PTUN karena menilai SK Gubernur itu tidak menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan Gubernur telah bertindak sewenang-wenang. (sumber: www.jurnas.com ).

    Melakukan aksi unjuk rasa adalah hak dasar buruh; dan relokasi industry memang dapat berdampak positif dari sisi penataan ruang dan pemerataan kesempatan kerja. Sekalipun demikian, apa yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat dimana Gubernur menganulir kesepakatan yang diambil oleh Dewan Pengupahan adalah contoh nyata kegamangan pemerintah daerah dan memperlihatkan betapa Pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya menghargai keputusan lembaga bentukannya sendiri. Tetapi masalahnya memang tidak sesederhana itu. Kekisruhan penetapan Upah Minimum itu sebenarnya berpangkal pada belum disepakatinya Konsep Upah Minimum oleh tiga pihak yaitu buruh, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan bahwa penetapan Upah Minimum terutama didasarkan pada 60 Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pengusaha setuju dan memegang aturan itu sebagai dasar penetapan UMK/UMP. Sebaliknya, buruh belum bisa menerima dan masih terus mendorong agar UMK/UMP ditetapkan berdasarkan KHL yang terdiri dari 84 Komponen KHL. Perbedaan inilah yang memicu adanya selisih angka yang besar antara tuntutan buruh dengan hasil survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan di daerah. Ini berarti, ada pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh wakil buruh-wakil pengusaha-wakil pemerintah yang duduk di Dewan Pengupahan untuk menyepakati Konsep Upah Minimum yang benar-benar mengakomodir kepentingan semua pihak. Apabila ini berhasil, maka aksi unjuk rasa buruh, kegamangan pemerintah dan ancaman relokasi industry mestinya akan sangat bisa dikurangi.

     

     

     

  • Sesama Buruh Menghujat Aksi Buruh

     Dimuat di Pikiran Rakyat, Teropong, Halaman 15, Senin 11 November 2013.

    Setiap tahun dalam kuartal terakhir- terutama di antara bulan Oktober hingga Desember - dunia ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai oleh aksi kolektif buruh dalam bentuk demonstrasi dan unjuk eksistensi. Saat itu adalah dimulainya proses penghitungan kenaikan upah minimum kota/kabupaten dan provinsi. Proses ini dilakukan dalam institusi Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga pihak atau tripartit yakni serikat buruh/pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah.

     

    Di dalam proses tersebut dilakukan survey terhadap barang-barang kebutuhan hidup yang menjadi dasar untuk menetapkan Kebutuhan Hidup Layak  atau KHL. KHL sendiri merupakan salah satu komponen untuk menentukan berapa besar kenaikan upah minimum untuk satu tahun ke depan.

    Aksi kolektif buruh yang intensitasnya semakin tinggi ini mengundang beragam reaksi dari kelompok masyarakat lain dan publik secara luas. Secara umum sepanjang diamati dari respon yang muncul di media sosial virtual, respon publik cenderung pedas dan negatif dalam menanggapi aksi-aksi buruh. Tulisan ini hendak menjelaskan mengapa muncul respon negatif itu dari sisi pemahaman dan citra publik terhadap kaum buruh.

    Berdasarkan data statistik hampir dapat dipastikan bahwa publik atau masyarakat umum yang memberikan respon negatif terhadap aksi-aksi dan tuntutan kenaikan upah burah sebenarnya adalah buruh juga. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata ‘buruh’ sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3 menyebutkan : Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Data statistik menunjukkan 46% atau 114 juta dari jumlah penduduk Indonesia adalah penduduk yang bekerja (BPS 2013).  Dari jumlah penduduk yang bekerja, hanya 1,6% yang menjadi pengusaha.

    Dengan pengertian dan data di atas mengapa publik yang pada dasarnya sesama buruh memberikan respon negatif terhadap aksi kolektif buruh? Ada persoalan semantik berbalut sejarah untuk menjelaskannya.

    Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kata dan kaum buruh pernah menjadi kekuatan yang amat berpengaruh melalui SOBSI – serikat buruh terbesar di Indonesia dalam rentang waktu antara kemerdekaan dan runtuhnya Orde Lama. SOBSI berafiliasi pada PKI dan karena itu keberadaannya sirna seiring dengan penumpasan PKI pada tahun 1965.

    Sejak saat itu dan sepanjang Orde Baru berkuasa, kata buruh menjadi haram dan terlarang untuk digunakan karena dianggap berkaitan makna dengan komunisme. Dalam hal ini seperti yang ditulis oleh Jacques Leclerc, kata buruh mengandung makna atau orientasi ideologi komunisme.

    Untuk menggantikan kata buruh maka digunakan kata karyawan atau pekerja yang dianggap sebagai kata yang lebih ‘bersih’dan netral. Itulah sebabnya setelah SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri yang merupakan sayap partai Golkar,  serikat buruh tunggal yang berjaya selama Orde Baru dinamai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

    Kata pekerja dianggap memiliki makna kesetaraan dan keharmonisan sesuai dengan konsep Hubungan Industrial Pancasila yang menjadi acuan politik perburuhan Orde Baru. Dan selama tiga decade pemerintahan Orde Baru, kata buruh menghilang digantikan oleh kata pekerja. Bersamaan dengan itu berdasarkan asal kata, kata ‘buruh’ diidentikkan dengan massa proletar sedangkan kata ‘karyawan’ diberi konotasi kooperatif dan bebas konflik (Leclerc 1978).

    Jika mengikuti kategorisasi buruh dalam masyarakat Barat, maka kelas buruh dibedakan dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah blue-collar worker atau manual worker atau buruh kerah biru untuk mereka yang bekerja mengandalkan tenaga. Kategori kedua adalah white-collar worker atau mental worker atau buruh kerah putih untuk mereka yang bekerja mengandalkan otak.

    Dalam perkembangannya, mengikuti kecenderungan kita orang Indonesia yang menggemari penghalusan sebutan atau istilah, orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapat upah diberi sebutan ‘karyawan’, ‘pekerja’, ‘staf’ atau diberi sebutan yang dianggap lebih berstatus tinggi yakni officer atau executive atau operation staff atau crew atau handler atau attendant dan seterusnya tanpa beranjak dari makna dasarnya. Dalam kenyataannya gaji yang didapat oleh seorang service crew di pertokoan atau staff/officer di hotel atau bank tidak lebih besar bahkan bisa lebih kecil dibandingkan upah yang didapat oleh buruh pabrik.

    Belum lagi jika dibahas masalah status hubungan kerja yang dalam sepuluh tahun terakhir mengalami pergeseran dari status tetap menjadi kontrak atau outsourcing atau magang yang dialami oleh sebagian besar pekerja di berbagai sektor di Indonesia.

    Di samping itu kemudian berkembang asosiasi bahwa kata ‘buruh’ merujuk pada buruh kasar, buruh pelabuhan, buruh pabrik, buruh perkebunan, kuli dan lain-lain yang dimasukkan dalam golongan yang inferior. Sebaliknya berbagai istilah penghalusan yang disebut di atas diasosiasikan sebagai kelompok yang melakukan pekerjaan yang lebih bergengsi dan superior. Sekali lagi tanpa beranjak dari makna dasar kata ‘buruh’.

    Hal-hal inilah yang menjelaskan mengapa respon publik terhadap aksi buruh cenderung negatif karena identitas yang sama antara publik dan buruh sebagai sesama orang yang bekerja untuk dan menerima upah dari orang lain terpisah dalam kelas sosial, dianggap berbeda karena perbedaan istilah atau kata penyebut.

    Sudah saatnya kita tidak silau pada istilah atau sebutan sementara pengertian dasarnya sama. Dengan penjelasan ini sebenarnya aksi buruh dapat dimaknai sebagai sebuah aksi bersama memperjuangkan perbaikan kondisi kerja bagi kelompok buruh yang lebih besar, yang tidak ikut serta dalam aksi-aksi massa.

     

     

     

  • Workers Getting More Education

    One signal of Indonesia’s industrial relations dynamics over the last few years is the high intensity of workers actions. In Jakarta alone the local police recorded no less than 1,050 workers actions in 2012 with consistent demands: wage increase and improvement of working conditions. Worker demonstrations also show a pattern in terms of timing — May Day and the last quarter of the year (during negotiations for the annual minimum wage increase). Since 2010, besides demands on wage increase and welfare, worker demonstrations have also demanded the implementation of universal social security.

    The increasing intensity of worker demonstrations has gained a largely unsympathetic reaction since rallies create traffic congestion and are considered a reflection of Indonesian workers’ mentality — those who can only make demands, or hanya bisa menuntut. It is also feared the protests will drive away investment, decreasing Indonesia’s competitiveness. However, recent workers actions show at least two things. First, higher education among workers, particularly in Java; many also enroll in higher education while working and are exposed to technology. Several union leaders in Bekasi, West Java, have degrees in engineering and economics. Others in Tangerang, Banten and Cimahi in West Java are also studying law.Second, the failure of the government and some employers in dealing properly with these more qualified workers. From the series of worker demonstrations in the last five years, one can see that the actions are carried out in a highly organized and consolidated manner with very clear and consistent demands and targets. The actions are also performed in accordance with law, i.e. by earlier notifying the authority or police. Their demands are supported by clear argument and strong data. Demands for wage increase are supported by the decent living needs adjusted to economic growth as well as reference to other countries equal to Indonesia’s situation like the Philippines and Thailand. Workers’ demand to ban outsourcing is also supported by the data on the widespread exploitative and degrading practices. When workers demand social security they refer to both the Constitution and the law on social security. All these show that workers’ demands are not irrational but have solid grounding. This state of affairs should be understood in a more positive context: Indonesian workers are getting more aware of their rights and also have more capability to see problems in a comprehensive and objective manner. They are also trying to enable the government to seriously play its role and obligation to citizens. Rational and knowledgeable workers should be an equal partner for the government as well as employers since they will make negotiations easier with prepared arguments and data. In modern companies such quality workers are used to build productive industrial relations where bipartite negotiations can be executed in an equal stance as well as in good faith. Problems arise when government and employers fail or neglect this quality and deal with workers in a traditional approach, which considers workers less knowledgeable and inferior and thus have only to do as they are told. When workers are able to utilize data as the base of the demands, they expect the same thing from the government and employers. However, still too often the claims and objections of the employers on workers’ demands are not supported by strong evidence. Employers’ claim that worker demonstrations has scared investment away is not supported with specific information such as how much has gone. Instead, Coordinating Investment Agency (BKPM) data says that “the realization of investment projects in Q3 [July-September] in 2013 amounted to Rp 100.5 trillion [US$9.13 billion], which for the first time exceeded the threshold of Rp 100 trillion. That means an increase of 22.9 percent compared with the achievements in the same period in 2012 [Rp 81.8 trillion]” (bkpm.go.id). New investments flowing in and official delegations from various countries from Asia and Europe are, thus, seeking opportunities in Indonesia. In objecting to demands of wage increase employers cite workers’ low productivity; but workers say they do not know how productivity is counted or what factors influence workers’ as well as company’s productivity. Another issue that has much to do with worker demonstrations is the problem of transparency. Some employers are not transparent on the real company’s situation. This attitude is a hurdle for the negotiation process since there is no sufficient data and information as the base for negotiation. This situation has indeed caused widespread deadlock in negotiations, and have ignited workers’ action. There are cases where the management refuses to negotiate with various excuses that forces workers to take the last resort: go on strike or take action. Often the public does not know that workers’ action is a result of deadlock or non-existence of the negotiation process. Central to comprehend the action is that workers do not want to make the company bankrupt since their lives rely on the companies. Workers also do not want to make the country go bankrupt by frightening investment that is much needed for the economy. All workers want is a fair share in economic growth and to taste their country’s international economic achievement. What workers want is the government’s capability to play its role as best as possible, as regulator and facilitator so that the sweet fruit of growth can be shared with all.

     

     

     

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Hasil Penelitian Penelitian Praktek Kerja Outsourcing pada Sub-Sektor Perbankan