akatiga.org

ACCESS PHASE II Impact Evaluation - Community Impact Assessment and Local Government Survey

18 Maret 2014
Rate this item
(0 votes)

Deskripsi:

The report concludes that effective approaches for empowerment requires a combination of intensive and strong community facilitation, CSOs that have effective relationships with government, community organisers who are flexible and responsive to the interests of the citizens and cadres and political will for government reform and transparency. CSOs and cadres act as a bridge from citizens to government and continued efforts are needed to build their capacities and networks and to strengthen channels of communication and engagement mechanisms between all governance actors. Success stories within the Program show that government’s willingness and encouragement for citizen empowerment in some location has been critical, recognising that it serves the government’s interest to have an educated citizenry that can hold the public sector in check as well as value the work of the public service.

Besar file: 2,48 Mb

Related items

  • JAS Vol 5 No 1 Lampu Kuning Desentralisasi

    Deskripsi:

    Jurnal ini membahas mengenai kekuatan pemerintah di level yang paling bawah dalam menetapkan kebijakan.

    Besar file: 1 MB

    Download

  • Jalan Berliku Kebijakan Publik

    Bagaimana proses pembuatan kebijakan publik?  Apa sebenarnya yang dapat dilakukan di parlemen? Bagaimana memastikan hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan publik? Advokasi dan pendekatan seperti apa agar kebijakan yang diharapkan bisa gol di parlemen? Apakah pendekatan kepada partai politik efektif untuk memastikan sebuah kebijakan disahkan?

    Beragam pertanyaan di atas menjadi dasar dari diskusi “Proses Kebijakan Publik”  yang dihelat di AKATIGA, Jumat (2/8). AKATIGA mengundang Hetifah Sjaifudian, yang terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Hetifah yang diusung Partai Golkar saat ini bekerja di Komisi V DPR-RI. Pemaparan Hetifah disarikan dalam tulisan di bawah ini.

     

    Indonesia memiliki sistem politik multipartai. Saat ini ada sembilan partai yang mengisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia. Ada 560 anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan tiap anggota menjalankan fungsi representasi karena mereka adalah representasi dari setiap Daerah Pemilihan (dapil). Selain itu, anggota DPR bertugas membuat Undang-Undang. Hanya UU APBN yang disusun oleh pemerintah sebelum diserahkan kepada dan disahkan oleh DPR. Tentu semua UU harus mengacu kepada konstitusi.

    Anggota DPR terbagi lagi ke dalam komisi-komisi. Ada 11 komisi di DPR yang membawahi bidang yang berbeda-beda Dalam menangani kasus/isu-isu tertentu bisa jadi dibentuk panitia khusus ataupun panitia kerja bilamana kasus yang dibahas mencakup berbagai isu sehingga tidak dapat ditangani oleh satu komisi saja.

    Itulah peta politik di DPR-RI. Pemahaman akan peta ini menjadi prasyarat pertama untuk melakukan sebuah advokasi kebijakan. Setiap tahun DPR sudah memiliki daftar kebijakan yang akan diundang-undangkan sebagaimana termuat dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Oleh karena, itu untuk mengundang-undangkan kebijakan yang tidak ada dalam prolegnas tentu jauh lebih sulit.

    Munculnya Undang-Undang membutuhkan jalan yang panjang. Namun, untuk memastikan sebuah program dapat dijalankan tentu dibutuhkan anggaran. Semua anggaran harus memiliki payung hukum, untuk itulah Undang-Undang dibuat.

    Upaya untuk memastikan penelitian menjadi dasar penentuan kebijakan artinya tidak lepas dari proses panjang itu. Bilamana peneliti berniat mengadvokasinya di tingkat nasional, maka peneliti harus mempelajari semua peta dan aktor kebijakan di tingkat ini. Harus diakui, penentuan kebijakan di Indonesia memang politis akibat tarik-menarik kepentingan partai politik. Pendekatan ke partai politik, oleh karena itu, tidak mustahil untuk dilakukan.

    Jalur politik

    Upaya untuk menggunakan partai politik sebagai ‘kendaraan’ dalam mengadvokasi isu pun memiliki kompleksitas. Tiap partai memiliki platform masing-masing. Partai memiliki visi dan misi yang mereka gunakan sebagai panduan merumuskan kebijakan. Setiap partai juga memiliki divisi penelitian dan pengembangan untuk membantu perumusan kebijakan partai. Jika peneliti ingin isu yang diperjuangkan bisa dibantu oleh partai politik, maka isu harus sudah dikawal sejak penyusunan di tingkat penelitian dan pengembangan.

    Politik mensyaratkan transaksi. Ini tak dapat dipungkiri. Advokasi isu mau tak mau akan menemui hal semacam ini jika dilakukan di tingkat parlemen maupun di partai politik. Kunci dari politik adalah pergaulan. Pergaulan dengan tokoh-tokoh strategis tentu membuka jalan untuk ‘menyisipkan’ isu-isu yang tengah diperjuangkan.

    Peneliti juga harus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan : apakah membuat UU baru, menumpang UU yang telah ada di prolegnas, atau membatalkan sebuah UU? Semua saat ini dapat dilakukan asalkan dikawal terus-menerus. Pembatalan UU juga dapat dilakukan dengan adanya Mahkamah Konstitusi. MK sebagai pengawal konstitusi bertugas memastikan UU yang ada sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga MK dapat memeriksa dan membatalkan UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

    Selain menempuh jalur politik dan parlemen, ada berbagai cara dan saluran yang dapat digunakan untuk mengadvokasi sebuah isu. Beberapa cara yang dapat digunakan ialah:  mengangkat sebuah isu di media massa, menjalin kerjasama dengan LSM, mengundang pejabat publik ke lokasi penelitian, mempresentasikan hasil temuan ke kementerian, yang semuanya dilakukan dan dikawal terus-menerus.

    Saat ini media massa juga memegang peranan besar dalam mendorong pemerintah untuk membuat ataupun membatalkan sebuah kebijakan. Kekuatan media membuat sebuah isu menjadi perbincangan publik. Tak jarang kebijakan diambil akibat besarnya tekanan dari publik yang dimuat dan dibingkai media.

    Semua saluran-saluran ini dapat digunakan untuk mengadvokasi sebuah isu. Tiap saluran pun memiliki karakter tersendiri dan mendatangkan konsekuensi yang berbeda. Namun, upaya advokasi bagaimanapun adalah proses yang tak kenal henti. Terlepas dari saluran yang digunakan, peneliti harus berani mengenalkan isu, memperjuangkan isu, juga memberi perspektif yang lebih jernih akan sebuah permasalahan.

  • Peran Kelompok Masyarakat Sipil dalam Mendorong Reformasi Lokal

    diskusi

    Sebuah kota yang maju tentunya berasal dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan dari kerja sama antara pemerintah kota, lembaga-lembaga pendukung dan juga penduduk kota itu sendiri. Dalam proses perubahan tersebut pastinya terdapat kendala-kendala sampai terwujudnya tujuan dari perubahan itu sendiri. Pada diskusi AKATIGA tanggal 17 Mei 2013, ini seorang aktivis kelompok masyarakat sipil dan juga Direktur Eksekutif dari PPK Madani, Wahidah R. Bulan, berbagi hasil disertasinya mengenai Local Reform di Kota Solo pada Era Kepemimpinan Jokowi.

    Dalam diskusi ini Wahidah juga ingin mengeksplorasi peran-peran yang diambil masyarakat sipil dalam konteks kepemimpinan kuat dan reformist untuk mendorong perbaikan layanan publik di Kota Surakarta, beliau menceritakan penelitiannya yang memakan waktu sampai 5 tahun, relasi yang terjalin beliau lihat dari penataan PKL dan resettlement penduduk di bantaran Bengawan Solo. Pada kasus PKL, awal reform yang terbangun ada pada kepala daerah dan DPRD. Beliau menganalisis dalam dua bentuk yaitu member dan challenger. Dalam penelitiannya pergeseran dari challenger ke member banyak terjadi, tetapi dari member ke challenger tidak terjadi dalam dua kasus tersebut. Perubahan challenger menjadi member terjadi karena peran walikota, peran aktor-aktor masyarakat sipil dan menggunakan pendekatan komunikasi.

    Peserta yang menghadiri diskusi ini berasal dari perkumpulan aktivis sosial, peneliti AKATIGA dan lembaga jaringan AKATIGA di Bandung, mereka sangat antusias untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Jokowi dapat membawa perubahan yang menjadikan Kota Solo semakin maju. Kebanyakan dari mereka ingin tahu bagaimana peran partai dalam membantu kesuksesan Jokowi dan bagaimana peran NGO mendorong perubahan tersebut.

    Birokrasi yang dianggap mudah pada masa Jokowi karena kebanyakan karena dari mereka “nurut”,  tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena banyak juga terjadi penolakan-penolakan. Untuk menaklukan penolakan ini Jokowi memberi keteladanan, dan sosialisasi yang terus menerus.

    Dari penelitiannya tersebut, Wahidah menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk teman-teman NGO yang ingin melakukan perubahan, ruang-ruang itu sangat terbuka untuk masuk karena kebutuhan PEMDA untuk mendorong reform belum terpenuhi dengan birokrasi yang ada dengan DPRD terutama penguasaan lapangan, mereka memerlukan data-data yang lebih real, menggalang hubungan dari publik perlu bantuan dari challenger yang mana contohnya adalah dari NGO. Dalam birokrasi mereka sangat membutuhkan kehadiran teman-teman NGO, tetapi pendekatan dari NGO harus lebih komunikatif. Terlihat dari kasus kemari, kehadiran NGO sangat membantu membuat para member lebih progresif kerjanya. Mereka membutuhkan ide-ide segar yang ada idealismenya, yang real tentang penguasaan lapangan, pendampingan yang simultan, yang tidak bisa didapatkan dari birokrasi.

    Sinergi antara state dan non state actor (kelompok masyarakat sipil), tetapi bagi NGO juga harus ada mandat yang jelas dari CSO atau kelompok yang diwakili. Strategi komunikasi dari CSA di Solo efektif untuk mempengaruhi kepala daerah. Dan untuk menemukan kepala daerah yang tepat dan pro reform juga salah satu aspek terpenting bagi proses perubahan suatu kota.

     

     

     

  • Elections, Welfare, and Social Protections in Indonesia

     7mei2013

    Berbicara tentang Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya memang salah satu topik yang menarik untuk digali. Karena sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang sebagian masyarakat Indonesia masih belum merata yang bisa hidup dalam kesejahteraan. Apakah mungkin dikarenakan pemilihan orang-orang pemerintahan yang belum sesuai atau kurangnya perlindungan sosial kepada masyarakat Indonesia?

    Dengan isu tersebut maka diskusi bulanan AKATIGA kali ini mengangkat tema €œElection, Welfare and Social Protection in Indonesia yang juga merupakan penelitian narasumber pada diskusi ini yaitu Michael Buehler, beliau adalah seorang asisten profesor di Department of Political Science di Northern Illinois University, dan sekarang sedang di Indonesia dalam salah satu rangkaian penelitiannya.

    Selama beberapa tahun terakhir, kita melihat bahwa di Indonesia, baik di tingkat nasional dan tingkat sub-nasional, di tingkat provinsi atau kabupaten. Kita melihat sekarang bahwa politisi di Indonesia memulai sesuatu untuk membuat semacam janji tentang isu-isu kesejahteraan, tentang masalah kesehatan, atau masalah asuransi. Saya ingin mencoba untuk mencari tahu atau mencoba untuk berbicara dengan Anda tentang ini, dalam konteks pemilihan masyarakat sipil, ujar Michael mengawali presentasinya.

    Beliau telah pergi ke semua KPU di Indonesia dan mengumpulkan riwayat hidup, profil para calon, latar belakang organisasi, pekerjaan mereka, apa yang telah mereka lakukan selama lebih dari 20 tahun terakhir. Dan benar-benar menganalisa orang-orang yang memenangkan pemilu. Beliau bekerja pada orang-orang yang ikut serta dalam pemilu, dan juga orang-orang yang sudah kalah.  Jadi apa yang menarik disini, bukan hanya orang-orang PNS yang menang, tetapi juga sebenarnya banyak orang bersaing juga menarik untuk diteliti. Sebagian besar orang yang bersaing adalah PNS. Tidak ada orang LSM yang ikut dalam pemilihan ini. Jadi sebagian besar orang yang ikut adalah PNS, sehingga benar-benar yang namanya politik di Indonesia adalah kompetisi dalam birokrasi. Sebagian besar PNS melawan satu sama lain.

    Peserta yang hadir diantaranya ada dari kalangan mahasiswa Teknik Planalogi ITB, beberapa rekan-rekan jaringan LSM dan juga para peneliti AKATIGA. Mereka begitu antusias mengikuti diskusi ini dan keingintahuan tentang proses pemilihan wakil daerah dan bagaimana Michael melihat kegiatan pemerintahan di Indonesia ini, serta bagaimana peran lembaga sosial dan perburuhan di Indonesia dilihat dari kacamata seorang Michael Buehler.

    Merangkum apa yang telah dipresentasikan Michael Buehler, sebenarnya kita telah melihat banyak perubahan di Indonesia selama 15 tahun terakhir. Sejak tahun 1998, ketika demokratisasi dimulai, kita melihat lebih banyak tekanan publik terhadap pemerintah. Pemikiran tentang lembaga di luar pemerintah yang tidak mampu menggerakan roda mereka, itu salah. Sekarang jauh lebih kompleks, tekanan lebih banyak dari organisasi masyarakat sipil dan indikasinya banyak perlindungan yang lebih sosial di Indonesia. Beliau hanya menyebutkan contoh-contoh ini untuk menunjukkan  bagaimana perlindungan sosial benar-benar jauh berkembang tidak hanya dalam masalah kesehatan, asuransi, membayar upah manfaat, pensiun, ini juga termasuk perlindungan sosial. Ini adalah masalah yang mempertimbangkan perlindungan sosial, jadi ada banyak perkembangan positif yang benar-benar berubah. Ide bahwa elit Orde Baru hanya dalam kekuasaan dan tempatnya, jelas salah. Kita mengalami banyak perubahan, tetapi dampak dari perubahan ini sangat terbatas, yang mengerucut pada tiga bidang dimensi, yaitu pemilu, LSM, dan kemudian kapasitas pemerintah. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia bisa dikatakan tergantung pada tiga hal tersebut.

    Dan di akhir sesi tanya jawab, Michael menyampaikan pesan kepada rekan-rekan LSM, €œJika anda melihat bagaimana semua kesejahteraan negara muncul di barat, di Eropa atau di Amerika Serikat, kita melihat bahwa kasus ini adalah perjuangan yang membutuhkan waktu ratusan tahun. Saya pikir itu sangat baik bahwa sekarang elit semakin takut satu sama lain, persaingan yang nyata dan itulah sebagaimana bermula di Eropa. Para elit mulai mengadopsi beberapa kebijakan ini karena mereka tidak takut LSM, tetapi elit lain. Selama LSM selalu mengingatkan apa isu-isu penting, saya pikir itu baik. Sekarang tidak ada lagi Pilkada di Indonesia yang tidak dapat menjalankan dan membuat janji perawatan kesehatan gratis atau pendidikan gratis. Jadi ini merupakan tugas LSM menantang Bupati untuk meminta apa yang sebenarnya orang ingin memiliki karena semua warga negara Indonesia tidak tahu bahwa mereka dapat mengharapkan sesuatu dari negara. Selama LSM tetap informal itu sebenarnya lebih sukses dan berpengaruh daripada menjadi formal. Jadi tetaplah informal.”

    Untuk lebih mengenal Michael Buehler dan jika ingin membaca artikel-artikelnya,sila mengunjungi website www.michaelbuehler.asia

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Hasil Penelitian ACCESS PHASE II Impact Evaluation - Community Impact Assessment and Local Government Survey