AKATIGA

Ringkasan

Gerakan Politik
Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)
Oleh: Hilma Safitri

AKATIGA – Pusat Analisis Sosial

Penelitian  ini bertujuan untuk melihat apakah pola gerakan yang dibangun di FPPB/FP2NBP ini efektif sebagai pola gerakan yang dibangun untuk mencapai cita-cita perjuangan kaum tani di Kabupaten Batang, yaitu cita-cita yang sesuai dengan semboyan FPPB yaitu Kesadaran Berpihak Kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan Pada Penindas. Cita-cita ini sangat perlu didukung oleh kesadaran pihak lain untuk dapat memahami persoalan yang dihadapi petani penggarap, agar dapat memberikan keadilan dengan upaya-upaya yang tidak menghendaki jatuhnya korban, baik di pihak penduduk setempat maupun para anggota FPPB/FP2NBP, pihak lawan sengketa, serta pihak birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Batang. Selama perjalanan FPPB/FP2NBP, cita-cita ini diupayakan dengan strategi seperti yang dicita-citakan yaitu “melawan tanpa kekerasan pada penindas”.

Strategi organisasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut tercermin dalam berbagai bentuk aktivitas organisasi; dalam hal ini FPPB/FP2NBP tidak pernah berhenti  melakukan upaya untuk terus meyakinkan pihak pengambil keputusan agar dapat memberikan pengakuan atas tanah-tanah yang sudah digarap oleh rakyat. Mereka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait serta melakukan upaya-upaya mempengaruhi pengambil kebijakan agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal yang terakhir dilakukan adalah melakukan upaya-upaya mendorong kader organisasi agar dapat menduduki posisi di pemerintahan formal dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh FPPB/FP2NBP selama ini tidak lain tujuannya adalah agar persoalan sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan. FPPB/FP2NBP sejak tahun 2005 merintis upaya-upaya untuk melaksanakan strategi mendorong kader-kadernya untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di pemerintahan. Selama agenda Pilkades tahun 2007-2008, FPPB/FP2NBP mendorong kadernya menjadi calon kepala desa di desanya masing-masing. Hasilnya adalah 6 kepala desa yang terpilih atau memenangkan pemilihan.

Kemenangan-kemenangan tersebut tentunya membuat banyak perubahan dalam kerja-kerja organisasi FPPB/FP2NBP. Banyak kegiatan pendukung  yang harus dilakukan kemudian dan banyak juga hal yang harus diantisipasi selama proses menjalankan strategi setelah kader-kader organsasi terpilih menjadi kepala desa. Salah satunya adalah bagaimana agar organisasi dapat terus mendampingi kader-kader organisasinya demi menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Sebagaimana digambarkan di dalam laporan studi ini, tugas utama Kepala Desa adalah untuk melancarkan upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah yang dialami oleh anggota FPPB/FP2NBP. Sementara, di sisi lain, FPPB/FP2NBP juga tetap harus dapat mendorong agar kader-kader yang terpilih tersebut dapat menjadi agen perubahan sosial di desanya melalui kewenangan yang dimiliki seorang kepala desa. Selain itu, FPPB/FP2NBP juga harus tetap menjaga keutuhan organisasinya sebagai motor perubahan sosial di Indonesia.

Uraian empat kasus sengketa tanah yang ada di Batang, yang tergabung di dalam organisasi FPPB/FP2NBP ini, menunjukkan bahwa sesungguhnya roh dari segala keberhasilan perjuangannya adalah strategi aksi-aksi pendudukan tanah dan aksi-aksi penuntutan kembali hak atas tanah dengan cara menggarapnya kembali. Strategi inilah kemudian yang oleh FPPB/FP2NBP diolah dan terus dikembangkan sebagai alat untuk memperbesar organisasi. Begitu juga dengan strategi mendorong kadernya menjadi kepala desa, yang hanya dapat dilakukan karena FPPB/FP2NBP sudah melewati masa-masa pengorganisasian massa petani melalui aksi-aksi pendudukan tanah tersebut. Pada saat inilah di FPPB/FP2NBP muncul istilah “Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik.”

Terminologi “Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik” ini dimaknai oleh FPPB/FP2NBP sebagai upaya untuk melengkapi strategi-strategi yang sudah dijalankan selama ini, yaitu strategi pendudukan tanah dan diikuti dengan upaya-upaya ikut terlibat di dalam agenda-agenda politik praktis yang ada untuk mendudukkan kadernya di posisi-posisi formal pengambilan keputusan dari tingkat desa hingga pemerintahan yang lebih tinggi (Kabupaten, Provinsi, dan Pusat).

Di dalam studi ini, FPPB/FP2NBP tidak merencanakan segala sesuatunya dengan lengkap, karena walaupun tampak jelas adanya beberapa keberhasilan yang dicapai di dalam strategi politik seperti yang direncanakan, masih saja di beberapa sisi terdapat banyak kekurangan. Hal yang dianggap menjadi kekurangan adalah bahwa kader organisasi yang terpilih menjadi kepala desa adalah kader yang sesungguhnya tidak siap menjadi kepala desa. Faktor ini disebabkan oleh karena kader yang dicalonkan memang tidak memiliki pengalaman serta sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi kepala desa. Demikian juga dengan FPPB/FP2NBP yang tidak memiliki kelengkapan instrumen untuk mengawal kadernya, khususnya sesudah terpilihnya kader menjadi kepala desa.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, hal-hal yang masih diandalkan kemudian adalah bagaimana semua anggota organisasi tetap menggarap lahan yang sudah diduduki. Dengan banyaknya upaya yang dimotori oleh FPPB/FP2NBP, dengan segala keahlian yang dimiliki, para anggota organisasi di tingkat lokal hanya melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukan kegiatan pertanian di tanah yang sudah mereka perjuangkan sebelum FPPB/FP2NBP ini terbentuk. Di sinilah sesungguhnya kekuatan organisasi FPPB, ketika semua anggota tetap berdiri di tanah garapannya, serta terus-menerus menganggap bahwa tanah adalah sumber penghidupan utama., Pada saat itulah para anggota justru membutuhkan organisasi sebagai wadah bersama untuk berorganisasi.

Metodologi studi ini adalah studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen dimaksud untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kasus-kasus sengketa yang ada di FPPB, selain juga untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang sejarah FPPB dan perkembangan FPPB. Pemetaan tentang kasus-kasus sengketa di FPPB dan sejarah FPPB yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang tersedia, kemudian disarikan dalam butir-butir pertanyaan, permasalahan dan hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, serta menyusun daftar nama orang yang layak untuk diwawancarai. Butir-butir yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi bahan utama untuk melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh di dalam FPPB. Studi dokumen tidak hanya terbatas pada dokumen-dokumen yang tersedia di FPPB, karena untuk melengkapi sejumlah informasi dan gambaran tentang kasus maupun sejarah FPPB, diperlukan sejumlah dokumen atau informasi sekunder. Misalnya, dokumen-dokumen tentang sejarah perkebunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang-Pekalongan, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus sengketa agraria yang menjadi fokus studi ini serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sudah pernah ditulis oleh sejumlah akademisi maupun aktivis untuk kepentingan advokasi penyelesaian kasus.