akatiga.org

Tentang Penelitian Akatiga

 

Penelitian AKATIGA

Kaum marjinal selalu menjadi pusat penelitian AKATIGA selama lebih dari dua dekade. Dinamika sosial dan politik yang melingkupi perkembangan AKATIGA dari masa ke masa turut membentuk arah penelitian AKATIGA yang mengeksplorasi problema yang dihadapi kelompok miskin. AKATIGA menyadari perlunya sebuah kerangka pemikiran untuk menangkap realitas kemiskinan secara lebih jernih dan mendalam.

Berpijak dari hal itu, kajian AKATIGA selalu menyoroti empat tema besar, yakni agraria, perburuhan, usaha kecil-mikro, dan tata kelola pemerintahan. Keempat tema tersebut mewakili sumber daya yang harusnya dapat diakses kelompok miskin agar dapat keluar dari kemiskinan, yakni akses terhadap tanah, kesempatan kerja, modal serta ekonomi, dan terhadap proses politik. Dengan penelusuran dan analisis kritis, AKATIGA mencoba mengurai silang-sengkarut masalah, mengevaluasi kebijakan, dan menawarkan rekomendasi yang mampu membawa perubahan bagi kelompok miskin. Kami menyadari bahwa terdapat keterkaitan antar isu yang menjadi fokus AKATIGA, sehingga sejumlah penelitian juga AKATIGA berusaha mengkaitkan beberapa isu tersebut.

 

Kaum Marjinal dan Akses atas Tanah

Kebijakan pertanahan di masa Orde Baru yang berfokus pada investasi besar membawa dampak pada pertanian. Lahan dikuasai korporasi dan menyisakan petani tunakisma (landless).  Kenyataan ini berlangsung di banyak tempat di Indonesia dan berdampak pada munculnya konflik-konflik agraria terutama antara petani kecil dengan investor. Penelitian AKATIGA menelusuri persoalan dan kebijakan agraria yang berdampak pada kehidupan di desa, serta kaitan antara  akses terahdap tanah dengan faktor lain di luar kebijakan (semisal pilihan penghidupan bagi petani terhadap kepemilikan lahan). Kajian-kajian kami dalam lingkup ini meliputi pemanfaatan lahan, gerakan petani, pertanian skala kecil, kemandirian pangan, hingga kebijakan pertanian yang berdampak pada kehidupan petani.  

 

Kaum Marjinal dan Akses atas Kesempatan Kerja

Isu perburuhan tak terlepas dari kebijakan agraria di masa Orde Baru. Menyusutnya lahan untuk pertanian yang juga didorong pada orientasi pemerintahan masa itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melahirkan kawasan industri dan berkembangnya industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja seperti tekstil dan garmen, elektronik, otomotif, kimia, dan sebagainya. Sementara di pedesaan, petani yang tidak memiliki lahan akhirnya menjadi buruh tani.  Penelitian AKATIGA dalam lingkup perburuhan menyoroti dinamika kehidupan buruh baik secara makro maupun mikro termasuk dinamika organisasi dan gerakan  pekerja/ buruh. Kemiskinan yang menjerat buruh terkait dengan perubahan yang terjadi dalam relasi desa-kota. Potret perburuhan Indonesia yang dikaji AKATIGA juga terkait dengan arus liberalisasi pasar yang berkontribusi pada penggunaan tenaga tidak tetap dan sistem outsourcing.

 

Kaum Marjinal dan Akses atas Kesempatan Usaha

Kemiskinan masih menjadi sebuah realitas mengingat data BPS menunjukkan, pada Maret 2013, penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, sektor skala kecil dan mikro menjadi tumpuan kelompok miskin di desa dan kota untuk hidup. Sektor skala kecil selama ini menganut sistem subsisten, hanya mencoba bertahan hidup. Kendati sering diabaikan, sektor kecil sebenarnya sektor yang riil dan bahkan lebih memiliki daya tahan ketimbang sektor usaha besar di masa krisis 1998. Kajian-kajian AKATIGA dalam lingkup ini menelaah strategi usaha kecil untuk bertahan dan berkelanjutan, menyoroti dampak krisis terhadap usaha kecil, hingga merumuskan bentuk pengembangan usaha kecil yang berkelanjutan bersama pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok pendamping usaha kecil.

 

Kaum Marjinal dan Akses atas Proses Politik

Angin Reformasi dan desentralisasi membawa perubahan nyata di Indonesia: berubahnya struktur pemerintahan. Era ini ditandai dengan besarnya keinginan untuk membentuk pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien sebagai prasyarat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kemunculan kepala daerah yang progresif di sejumlah daerah  menjadi bukti bahwa desentralisasi dan keterbukaan dapat memunculkan pemerintahan yang efektif dalam  menyediakan layanan publik, membuka ruang-ruang publik, maupun mendorong pembangunan. Kajian AKATIGA dalam topik ini mencoba menangkap dinamika institusi lokal pasca-desentralisasi dengan menyoroti kapasitas masyarakat, peran pemerintah, juga relasi dan interaksi antara pemerintah-masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok marjinal.

 

Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Masyarakat

Sejak reformasi, terdapat berbagai program pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kebijakan dan sumber daya. Program-program ini adalah program pemerintah  yang bekerjasama dengan LSM nasional maupun internasional. AKATIGA merespon keadaan ini dengan melakukan penelitian untuk mengevaluasi program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Studi ini diarahkan untuk memberikan input terhadap program-program tersebut, baik untuk perbaikan program maupun  untuk mengambil pelajaran dari program.

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Penelitian Tentang Penelitian Akatiga