
| TOPIK PENELITIAN USAHA KECIL DAN SEKTOR INFORMAL |
| Ditulis Oleh: AKATIGA |
|
Sejak tahun 2008 AKATIGA memperluas cakupan studi usaha kecil dengan memperhatikan pula sektor informal perkotaan. Ada dua studi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2008. Survey Business Development Services (BDS) di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi penyedia layanan jasa bisnis di Indonesia, dengan focus pada BDS yang melayani kelompok usaha mikro dan kecil. Fokus kepada usaha mikro dan kecil dipilih karena masih sedikit studi yang melihat jasa layanan pengembangan usaha ini bagi kelompok usaha mikro dan kecil. Hasil survey ini menjadi masukan bagi HIVOS untuk program-program mereka dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Studi Pemetaan PKL – Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Studi ini awalnya bertujuan untuk melihat dinamika PKL sebagai bagian dari kegiatan ekonomi informal perkotaan dan kaitannya dengan pengorganisasian PKL serta kebijakan (tata ruang) kota, dengan mengambil lokasi Solo dan Bandung. Pada perkembangannya, studi ini kemudian mengambil fokus pada pemetaan PKL di Kota Bandung karena ketiadaan data dasar awal mengenai PKL di Kota Bandung, sedangkan database tersebut tersedia sangat lengkap di Kota Solo. Tujuan dari kegiatan pemetaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tipologi dan karakteristik PKL Kota Bandung, termasuk di dalamnya pola2 pengorganisasian, strategi bertahan, dan relasi yang dibentuk PKL untuk bertahan. Pemetaan ini menemukan bahwa kegiatan perdagangan kaki lima yang sering dianggap sebagai kegiatan ekonomi informal, pada kenyataanya tidak terlepas dari kegiatan ekonom formal. Selain itu, pendekatan pemerintah kota yang cenderung bersifat represif (melalui penggusuran dan relokasi) cenderung tidak berhasil membatasi pertumbuhan PKL dan kembalinya PKL ke jalanan. Proses penataan dan relokasi yang relatif berhasil terjadi karena melibatkan PKL di dalam prosesnya (seperti yang terjadi di Kota Solo). Berbagai tekanan yang dihadapi PKL juga telah mendorong upaya pengorganisasian PKL. Selain itu, PKL juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain yang dapat melindungi keberadaan PKL di jalan. Kebijakan penanganan PKL juga perlu didasarkan atas pemahaman yang tepat akan berbagai persoalan yang mendorong kemunculan PKL (persoalan struktural), keragaman karakteristik dan tipologi PKL, keterlibatan berbagai aktor dalam perdagangan kaki lima, dan kompleksitas persoalan yang dihadapi PKL. |
