akatiga.org

Perlindungan Sosial di Indonesia, Antara Hak Warga dan Kebijakan Negara

20 Agustus 2013 By In Artikel
Rate this item
(8 votes)

Perlindungan sosial adalah paket kebijakan negara yang harus mencakup seluruh warga negara sejak berada dalam kandungan hingga meninggal. Sebagai bagian dari kebijakan, perlindungan sosial harus diorganisir oleh negara. Pada kasus negara maju, perlindungan sosial dijamin sejak ibu hamil dan bayi dalam kandungan karena negara ingin memastikan lahirnya generasi yang lebih baik.

Perlindungan sosial adalah hak warga negara. Atas dasar itulah, warga berhak menagih dan meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara bilamana hak ini tidak dipenuhi.  Untuk menagih hak atas perlindungan sosial, warga dapat melihatnya dari tiga sisi, yakni sisi akses, kuantitas, dan kualitas. Pada kasus pelayanan kesehatan maka bisa dijabarkan misalnya sebagai berikut: apakah warga negara bisa mengakses layanan rumah sakit, apakah layanan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan warga, dan apakah layanan yang ada berkualitas. Ketiga sisi ini dapat tercermin dalam anggaran negara. Anggaran negara tak lain adalah pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk menjamin perlindungan sosial dari sisi akses, kuantitas, dan kualitas.

 

Perlindungan sosial dapat menjadi alat tagih yang sah untuk menagih berbagai aspek pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan anak, juga jaminan sosial bagi keluarga miskin. Perlindungan sosial juga dapat menjadi alat untuk mengukur keseriusan negara kepada daerah.

Bagaimana dengan kasus di Indonesia? Human Development Report yang dilansir UNDP pada tahun 2013 menempatkan Indonesia pada ranking 121 berdasarkan Human Development Index (HDI). HDI memotret bagaimana negara memperhatikan warga negara berdasarkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan dimensi pendapatan.

 

Cermin anggaran 

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah warga negara kehilangan kepercayaan pada penyelenggara negara akibat tidak merasa dilindungi.  Upaya memastikan perlindungan sosial dapat dilakukan dengan advokasi anggaran dan kebijakan publik. Namun, kontestasi kebijakan publik tidak mendukung akibat penyusunan anggaran dan kebijakan yang lebih sering politis. Aktor kebijakan, saluran kebijakan, dan dokumen rancangan kebijakan dapat berubah di setiap rapat. “Tarik-menarik political budget di parlemen sangat kuat,” ujar Thamrin.

Berkaca dari Vietnam, Vietnam melakukan investasi besar terhadap perlindungan sosial. Vietnam memandang anggaran sebagai investasi, sementara Indonesia memandang aggaran sebagai pengeluaran. Vietnam memberi cuti kepada suami yang istrinya melahirkan. Perspektif ini menunjukkan bahwa negara memenuhi kebutuhan warga agar saat warga kembali bekerja, mereka menjadi lebih produktif.

 

Saat ini anggaran negara masih terserap paling besar untuk belanja pegawai, yakni 60 persen – 70 persen dari total anggaran. Sisanya pun masih digunakan untuk honor hingga perjalanan dinas yang membuat anggaran untuk pelayanan publik sangat sedikit. Indonesia juga negara yang boros dalam hal pelayanan pejabat publik. Dengan jumlah 128 kementerian dan lembaga negara, 560 anggota DPR, dan 14.845 anggota DPRD, tak heran anggaran untuk melayani pejabat publik besar.

Alokasi sektor pendidikan pada tahun 2012 sebesar 20,20 persen, kesehatan 3,34 persen, infrastruktur 11,25 persen, dan kemiskinan 6,91 persen. Kendati anggaran sektor pendidikan telah lebih dari 20 persen, namun alokasinya masih lebih banyak untuk gaji guru dan sertifikasi.

Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Bappenas mencatat 17,75 persen atau 39,30 juta warga tergolong miskin pada tahun 1999. Pada tahun 2013 tercatat 11,60 persen atau 25,53 juta penduduk miskin. Kendati jumlah penduduk miskin menurun dalam angka, namun jurang kemiskinan semakin lebar. Jumlah orang miskin di Indonesia bahkan lebih besar daripada jumlah penduduk negara Selandia Baru (4 juta), Australia (12 juta), bahkan Malaysia (25 juta).

 

Hanya jargon

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial masih menjadi jargon politik dan belum menjadi prioritas program anggaran. Bahkan, upaya menjadi emerging countries masih jauh dari harapan. Perlu diketahui, emerging countries tak melulu bertumpu pada meningkatnya industri, melainkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Harus diakui upaya untuk menjamin perlindungan sosial memerlukan advokasi tanpa henti. Beberapa isu pokok yang harus disoroti dalam perlindungan sosial ialah: perlu adanya audit sosial tentang perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, akses terhadap ekonomi, juga politik lokal untuk menjamin keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam institusi publik.

Advokasi yang tak kalah penting adalah advokasi kepada warga untuk mengenal hak-haknya. Advokasi yang terus-menerus juga gerakan sipil yang kuat mampu mendorong lahirnya perlindungan sosial sebagai sebuah kebijakan untuk memenuhi hak warga negara. (Disarikan oleh Maria Serenade Sinurat)

 

*Dipresentasikan dalam diskusi di AKATIGA, 1 Agustus 2013.

 

 

 

Read 8951 times Last modified on Rabu, 11 September 2013 08:07
Juni Thamrin

Peneliti, berlatar belakang sosiologi pedesaan. Telah berkecimpung dalam dunia NGO sejak usia muda. Mendalami isu-isu hubungan industrial dan perburuhan, pembangunan dan dinamika usaha kecil, isu pemberdayaan civil society melalui penelitian maupun pelatihan analisis sosial. Memiliki perhatian besar pada upaya penguatan civil society organization melalui kegiatan pengembangan perencanaan strategi, monitoring dan evaluasi secara partisipatif. Banyak karya ilmiahnya telah dipublikasikan berkaitan dengan isu yang didalami melalui media ilmiah dan media massa dalam dan luar negeri.

More in this category: Potret €Negara Beling »

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Publikasi Artikel Perlindungan Sosial di Indonesia, Antara Hak Warga dan Kebijakan Negara