akatiga.org

REFLEKSI SITUASI PERBURUHAN 2013

23 Januari 2014 By In Artikel
Rate this item
(0 votes)

PENETAPAN UPAH MINIMUM: ANTARA AKSI UNJUK RASA, KEGAMANGAN PEMERINTAH DAN ANCAMAN RELOKASI INDUSTRI

Tahun 2013 telah berlalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 masih diwarnai dengan rangkaian aksi unjuk rasa buruh terkait penetapan Upah Minimum. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya: Mengapa buruh terus melakukan aksi unjuk rasa? Di sisi lain, menghadapi aksi unjuk rasa dan tuntutan buruh/ Serikat Buruh, pengusaha kembali mengeluarkan ancaman untuk melakukan relokasi industry. Sementara itu, pemerintah baik di pusat maupun daerah tampaknya masih terus gamang dalam menetapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan perburuhan. Bagaimana kita melihat fenomena ini?


Dalam diskusi “Refleksi Perburuhan 2013” yang diadakan oleh AKATIGA, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) bersamaan dengan pemutaran film dokumenter ‘Bekasi Bergerak’ pada 30 Desember 2013, terungkap bahwa aksi/ mobilisasi massa menjadi pilihan bagi Serikat Buruh karena ruang negosiasi/ perundingan belum cukup tersedia bagi buruh. Pernyataan ini tentu perlu dilihat dengan hati-hati. Bila kita mengambil kasus penetapan UMK/UMP di akhir tahun 2013, adanya Dewan Pengupahan jelas memperlihatkan tersedianya ruang perundingan yang dapat dimanfaatkan oleh buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum. Bila demikian halnya, mengapa tetap muncul aksi-aksi unjuk rasa? Bukan hanya massif, aksi unjuk rasa itu juga diadakan dalam jangka waktu yang panjang dan diikuti oleh buruh (anggota Serikat Buruh) dalam jumlah yang besar.

Dalam kasus penetapan UMP DKI Jakarta 2014 misalnya, prosesnya dimulai dengan perundingan di Dewan Pengupahan sebagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan. Masalah muncul ketika Gubernur DKI Jakarta kemudian menggunakan KHL sebesar Rp 2,2 juta sebagai acuan penetapan upah, sementara menurut wakil buruh yang duduk di Dewan Pengupahan, besarnya KHL adalah Rp 2,7 Juta. (sumber: www.tempo.co 4/11). Serikat Buruh sendiri menuntut UMP sebesar Rp 3,7 juta/ bulan. Ketika Gubernur DKI Jakarta kemudian menetapkan UMP 2014 sebesar Rp 2,441.301, hal ini langsung disambut dengan aksi unjuk rasa ribuan buruh. Bukan hanya nilai UMP yang jauh di bawah tuntutan buruh yang menjadi pokok soal unjuk rasa, tetapi juga dampak dari penetapan UMP DKI. Masalahnya, selama ini UMP DKI Jakarta dianggap sebagai patokan penetapan UMP/UMK di seluruh Indonesia, sehingga ketika UMP DKI Jakarta sudah ditetapkan, kepala daerah lain yang semula menyepakati UMK/UMP lebih besar dari nilai tersebut – sepertinya menjadi terpengaruh dan kemudian menetapkan UMP/UMK yang nilainya lebih rendah daripada UMP DKI Jakarta (sumber: www.regional.kompas.com 18/11).

Kekhawatiran buruh ini terbukti di Jawa Timur, dimana Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK/Kab yang seluruhnya di bawah nilai UMP DKI Jakarta. UMK tertinggi di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya besarnya Rp 2,2 juta, sementara itu UMK Gresik yang diusulkan Bupati Rp 2.376.918, ditetapkan Gubernur Rp 2.195.000. Bupati Kabupaten Pasuruan mengusulkan Rp 2.426.000 dan ditetapkan Rp 2.190.000. Bupati Sidoarjo mengusulkan Rp 2.348.000 dan ditetapkan Rp 2.190.000, sementara Bupati Mojokerto mengusulkan UMK Rp Rp 2.426.000, tapi Gubernur menetapkan Rp 2.050.000. (sumber: www.regional.kompas.com, 20/11).

Gubernur memang berhak menetapkan besaran UMK lebih rendah daripada usulan Bupati/ Walikota, tetapi yang harus dicatat di sini adalah, usulan Bupati itu adalah hasil kerja dari Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Ketika Gubernur menetapkan UMK/Kab di bawah usulan Bupati/ Walikota yang notabene adalah hasil perundingan buruh-pengusaha-pemerintah Kabupaten/ Kota, di sinilah terkonfirmasi pernyataan bahwa tidak tersedia ruang perundingan/ negosiasi. Dengan kata lain, kalaupun ada perundingan, hasil perundingan itu dapat dengan mudah digugurkan karena regulasi yang ada memang memungkinkan hal itu.

Kasus yang sebaliknya justru terjadi di Kota Bandung. Walikota Bandung akhirnya merevisi nilai UMK Kota Bandung yang semula Rp 1.923.157 (hasil perundingan di Dewan Pengupahan) menjadi Rp 2 juta setelah Serikat Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota selama 3 hari berturut-turut. (sumber: www.tribunnews.com). Kalau aksi unjuk rasa itu dimaksudkan untuk menekan pemerintah, upaya itu dapat dikatakan sangat berhasil. Masalahnya, keputusan Walikota Bandung ini menyebabkan Gubernur Jawa Barat kemudian menetapkan UM Kabupaten/ Kota di sekitar Kota Bandung yaitu Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang juga naik, lebih tinggi daripada kesepakatan yang diambil di Dewan Pengupahan yang ada di masing-masing kota.

Di Jawa Timur, keputusan Gubernur Jawa Timur direspon dengan ancaman APINDO yang akan melakukan relokasi industry ke daerah-daerah di luar Ring I Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto). Sementara itu, di Jawa Barat, selain mengancam akan melakukan relokasi industry ke Jawa Tengah, 142 pengusaha tekstil dan garmen di kabupaten Bandung dan Kota Cimahi menggugat keputusan Gubernur itu ke PTUN karena menilai SK Gubernur itu tidak menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan Gubernur telah bertindak sewenang-wenang. (sumber: www.jurnas.com ).

Melakukan aksi unjuk rasa adalah hak dasar buruh; dan relokasi industry memang dapat berdampak positif dari sisi penataan ruang dan pemerataan kesempatan kerja. Sekalipun demikian, apa yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat dimana Gubernur menganulir kesepakatan yang diambil oleh Dewan Pengupahan adalah contoh nyata kegamangan pemerintah daerah dan memperlihatkan betapa Pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya menghargai keputusan lembaga bentukannya sendiri. Tetapi masalahnya memang tidak sesederhana itu. Kekisruhan penetapan Upah Minimum itu sebenarnya berpangkal pada belum disepakatinya Konsep Upah Minimum oleh tiga pihak yaitu buruh, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan bahwa penetapan Upah Minimum terutama didasarkan pada 60 Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pengusaha setuju dan memegang aturan itu sebagai dasar penetapan UMK/UMP. Sebaliknya, buruh belum bisa menerima dan masih terus mendorong agar UMK/UMP ditetapkan berdasarkan KHL yang terdiri dari 84 Komponen KHL. Perbedaan inilah yang memicu adanya selisih angka yang besar antara tuntutan buruh dengan hasil survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan di daerah. Ini berarti, ada pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh wakil buruh-wakil pengusaha-wakil pemerintah yang duduk di Dewan Pengupahan untuk menyepakati Konsep Upah Minimum yang benar-benar mengakomodir kepentingan semua pihak. Apabila ini berhasil, maka aksi unjuk rasa buruh, kegamangan pemerintah dan ancaman relokasi industry mestinya akan sangat bisa dikurangi.

 

 

 

Read 2578 times Last modified on Kamis, 23 Januari 2014 08:39
Rina Herawati

Peneliti Madya 

 

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Publikasi Artikel REFLEKSI SITUASI PERBURUHAN 2013