akatiga.org

Buruh Perkotaan di Indonesia

25 Februari 2014 By In Artikel

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia yang amat berbias kota. Membawa akibat  persoalan perburuhan di perkotaan menjadi amat krusial. BPS mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di perkotaan pada Februari tahun 2013 adalah 67% dan tingkat pengangguran terbuka di kota jauh lebih tinggi (7,66% untuk 2012) dibandingkan di desa (4,72%). Karena ciri pasar tenaga kerja indonesia yang dualistik maka tenaga kerja di kota menunjukkan ciri yang sama: buruh di sektor formal dan di sektor informal. Sesuai dengan karakteristiknya maka sektor formal mudah direkam datanya dan akses terhadap kesempatan kerja di sektor formal di kota dua kali lipat (56%) lebih banyak dibandingkan dengan akses terhadap sektor formal di desa (24%)  (ceds, 2012).

Perkembangan kapitalisme global dan dampaknya terhadap dinamika ekonomi di tingkat nasional maupun lokal yang memperlihatkan dikotomi formal-informal amat perlu ditinjau ulang. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa sektor formal dan informal di berbagai sektor lapangan pekerjaan amat erat kaitannya satu sama lain dan membentuk rantai produksi maupun jasa yang secara bersama-sama menciptakan kesempatan kerja. Implikasinya adalah tak terlalu mudah kini memisahkan secara tegas persoalan dan kondisi buruh di kedua sektor tersebut.

Salah satu dampak langsung dari perkembangan strategi kapitalisme global yang kini menjadi fenomena kesempatan kerja adalah terjadinya proses informalisasi sektor formal. Meskipun merupakan fenomena yang amat menonjol dan massif, gejala dan proses ini masih amat sedikit dijadikan perhatian baik oleh pemerintah maupun para akademisi/peneliti.  Pemerintah dan kebanyakan akademisi masih menganut dualisme tersebut dan melakukan analisis kesempatan kerja terhadap kedua sektor itu secara terpisah. Secara eksplisit pemerintah  masih tetap menjalankan strategi penciptaan kesempatan kerja dengan cara menciptakan kesempatan kerja formal seluas-luasnya dan memperkecil sektor informal (www.antaranews.com/berita/369879). Kebijakan pemerintah ini memperlihatkan keterpisahannya dari realitas strategi modal global. para ekonom juga menggunakan tingkat formalitas sebagai salah satu indikator perkembangan pasar kerja (Purnagunawan & Firmana 2013).

Persoalan perburuhan di perkotaan harus diletakkan dalam konteks investasi global yang sedang mengalir ke  Indonesia beberapa tahun belakangan. Tulisan ini hendak mendiskusikan gejala informalisasi di sektor formal dan bagaimana gejala ini membentuk persoalan perburuhan di perkotaan dalam konteks kapitalisme global.

 

B.  PERSOALAN BURUH DI PERKOTAAN

Sedikitnya ada tiga persoalan buruh di perkotaan yang menonjol: praktik kerja kontrak dan outsourcing, kenaikan upah minimum dan kebangkitan gerakan buruh.

Praktik kerja kontrak dan outsourcing tenaga kerja merupakan bentuk fleksibilitas pasar kerja yang terjadi dalam skala besar sejak UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Praktik  ini juga sekaligus menjadi rupa dari informalisasi hubungan kerja di sektor formal yang bertanda hubungan kerja tak langsung dan tidak stabil (Chang 2009) serta penggunaan subkontrak dan buruh outsourcing (standing 2011). Praktik ini terjadi di berbagai sektor di indonesia seperti di sektor metal (Tjandraningsih dkk 2010), sektor perbankan (herawati dkk 2011), perdagangan eceran (FE UI & AKATIGA 2013), serta makanan-minuman (temuan lapangan studi kemandirian pangan di karawang, akatiga 2013). Informalisasi hubungan kerja di sektor formal memperlihatkan bagaimana hubungan-hubungan kerja di sektor pertanian dan usaha kecil di pedesaan diadopsi oleh pabrik-pabrik besar  dan bahwa hubungan kerja tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai pengerah tenaga kerja. ciri menonjol lain dari informalisasi di sektor formal adalah terbukanya kesempatan kerja yang tidak ajeg bagi buruh perempuan  muda di kelompok usia 18-25 tahun dan bagi buruh perempuan tua di atas 40 tahun. Bagi kaum buruh informalisasi hubungan kerja mengakibatkan para buruh di sektor formal semakin tidak terlindungi dan semakin rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Akan tetapi bagi para pengusaha strategi ini amat efektif untuk efisiensi biaya tenaga kerja.

Kenaikan upah minimum di Indonesia merupakan arena kontestasi kekuatan serikat buruh di satu sisi dan asosiasi pengusaha serta pemerintah di sisi lain. Kegaduhan penentuan kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahun menjadi penandanya. Perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha menemukan wujud kerasnya dalam persoalan ini: buruh ingin upah naik setinggi mungkin mengikuti pertumbuhan ekonomi dan pengusaha ingin upah naik sekecil mungkin mengikuti gejolak dan kerentanan ekonomi global. Persoalan upah minimum menjadi semakin riuh dikaitkan dengan politik otonomi daerah dan perdebatan para akademisi (baca : ekonom) dari mazhab yang berbeda: ekonom neoliberal dan ekonom welfareism. Keriuhan tahunan kenaikan upah minimum juga memperlihatkan bahwa kelompok pengusaha bukan merupakan entitas yang homogen karena ketika sebagian pengusaha merasa keberatan dengan kenaikan upah minimum yang amat signifikan prosentasenya, sebagian pengusaha lain tidak mempersoalkan kenaikan tersebut.

Menguatnya gerakan buruh juga menandai bahwa persoalan buruh perkotaan masih diwarnai oleh kondisi kerja dan kesejahteraan yang belum membaik secara signifikan.  Tuntutan buruh di soal kesejahteraan dan kondisi kerja menunjukkan hal tersebut. Penguatan ini juga menunjukkan kesadaran berorganisasi yang semakin tinggi di kalangan buruh. Akan tetapi dari perspektif gender, gerakan buruh masih tetap didominasi oleh buruh laki-laki. Di dalam organisasi buruh yang paling progresif sekalipun, dalam organisasi buruh di sektor yang mayoritas pekerjanya perempuan sekalipun,  isu spesifik perempuan masih tetap berada di pinggiran. Beban dan peran tradisional perempuan yang diharapkan oleh masyarakat yang masih belum bisa didobrak serta karakter serikat buruh yang cenderung patriarkis menjadi penyebabnya. Jumlah perempuan yang menduduki posisi puncak di organisasi buruh dari puluhan federasi serikat buruh  tak lebih dari jumlah jari sebelah tangan.

Persoalan yang dihadapi buruh kota kini juga adalah konflik horisontal dengan sesama warga masyarakat. Ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemerintah maupun pengusaha menghadapi serikat buruh  secara cerdas dan setara menyebabkan digunakannya politik adudomba di antara rakyat: serikat buruh diperhadapkan dengan preman-preman, kelompok masyarakat  dan penguasa lokal dalam menyelesaikan persoalan.  Konflik antara warga lokal dan serikat buruh kini mewarnai konflik industrial di beberapa pusat industri di Jabodetabek

(http://m.aktual.co/sosial/175928hindari-konflik-dengan-ormas-buruh-patuhi-instruksi-kspi; http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/23290034/Demo.Buruh.Berkembang.Jadi.Konflik.Horizontal)

 

C.  KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PRAKTIKNYA

Pengamatan terhadap persoalan perburuhan di indonesia hampir satu dekade terakhir ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki arah yang jelas, relevan dan realistis dalam kebijakan ketenagakerjaan. Berbagai kasus konflik hubungan industrial yang terjadi, pengangguran, ketidakpastian pekerjaan merupakan refleksi situasi tersebut. Dalam masalah outsourcing dan upah minimum jelas sekali bagaimana pemerintah pusat dan daerah mudah terombang-ambing oleh tekanan buruh maupun pengusaha.  Sisi lain dari menguatnya gerakan buruh juga menunjukkan  kegamangan pemerintah dalam mengambil posisi  dan peran yang tegas dalam persoalan hubungan industrial. Beberapa tahun terakhir ini konflik hubungan industrial banyak disebabkan oleh ketidak tegasan pemerintah dalam kebijakan perburuhannya. ketidaktegasan dalam penerapan peraturan dan ketidakjelasan dalam proses pengambilan kebijakan  menjadikan persoalan perburuhan menjadi berlarut-larut dan merugikan semua pihak.

Serangkaian pembicaraan dengan pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap persoalan ketenagakerjaan di Bandung raya misalnya, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dituntut untuk lebih jelas dan tegas dalam menetapkan kebijakan dan membuat peraturan dengan cara lebih mengacu pada realitas yang ada. Harapan para pengusaha terhadap ketegasan pemerintah juga jelas dinyatakan . Kebijakan perburuhan perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas dalam hal ini yang menyangkut kondisi dan mutu pasar tenaga kerja dan kebijakan investasi. koordinasi di antara instansi pemerintah juga mutlak dilakukan karena persoalan buruh tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari sebuah konsep pembangunan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan bangsa.

 

*Tulisan ini disiapkan untuk seminar 'In Search of the Next Urban Programme and Campaign in Indonesia' yang diselenggarakan PMB LIPI dan Oxfam di Jakarta 12 Februari 2014.

 

 

 

Read 3049 times
I. Tjandraningsih

Peneliti senior Akatiga dengan latar belakang studi pembangunan, konsisten mendalami isu perburuhan dan pemberdayaan pekerja anak (termasuk perempuan) di sektor formal maupun informal. Sangat aktif dalam jaringan perburuhan nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah berkaitan dengan isu perburuhan yang didalaminya telah banyak diterbitkan baik dalam Indonesia maupun dalam Inggris. Sejak 2007 juga mengajar mata kuliah Hubungan Industrial di Magister Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung.

Penelitian:

  1. Research Coordinator of research on ‘Gendered Impacts of the Economic Crisis in Indonesia’ funded by ASEM-ILO-WB-CIDA, 1999
  1. Research Coordinator on “Enabling Environment for Sustainable Enterprises : Workers’ Perspective” with ILO and 4 Indonesia national trade union confederations, August 2011 – February  2012
  2. Principal researcher on “The Practice of Contract and Outsourcing Workers in Metal Industry in Indonesia”, AKATIGA-FSPMI-FES, Feb-August 2011
  3. Principal Researcher on “The Living Wage Survey”, FES-AKATIGA-TWARO, April 2009
  4. Principal Researcher for research on ‘The Impact of the expiry of  the Agreement on Textile and Clothing on Textile and Garment Industry in Indonesia’, AKATIGA & Friedrich Ebert Stiftung, 2007
  5. Research Coordinator of a joint research project of AKATIGA-TURC-LABSOSIO UI funded by the European Union on ‘Promoting Fair Labour Regulations in Indonesia: A Study and Advocacy in Improving Local Level Investment Environment’ , April 2005 – March 2006

 

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Publikasi Artikel Buruh Perkotaan di Indonesia