akatiga.org

Pasar Kerja Fleksibel dan Keadilan bagi Kaum Pekerja

31 Juli 2015 By In Artikel
Rate this item
(1 Vote)

Dalam bukunya “Ïndonesia Kita”, Nurcholish Madjid menuliskan bahwa salah satu dari 10 platform politik untuk memperbaiki bangsa dan Negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara. 

Di Indonesia kini yang sebagian warganya semakin kaya dan sejahtera, masih lebih besar bagian warganya yang belum menikmati kue kesejahteraan. Bagian besar warga itu adalah kaum pekerja yang dalam sebuah situasi persaingan  global menjadi kelompok yang masih harus berjuang untuk dapat mencicipi kue itu. Apa yang terjadi pada pekerja di Indonesia?Liberalisasi pasar sebagai ciri utama ekonomi dunia saat ini juga menandai pasar tenaga kerja. Kerentanan ekonomi global yang semakin tinggi yang ditandai dengan krisis yang semakin sering terjadi membuat penentu utama pasar yakni kaum pemilik modal berupaya membuat strategi agar guncangan ekonomi tidak terlalu mendatangkan kerugian bagi usahanya. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menerapkan fleksibilisasi produksi dan fleksibilisasi pasar kerja.

Fleksibilisasi pasar kerja diperlukan untuk menggantikan pasar kerja yang terlalu kaku yang ditandai oleh intervensi pemerintah dalam perlindungan pekerja yang membuat biaya tenaga kerja menjadi tidak fleksibel karena jumlah dan jenis pekerja yang digunakan tidak dapat menyesuaikan fluktuasi tekanan persaingan dalam pasar komoditas. Pasar kerja yang fleksibel dipromosikan oleh Bank Dunia karena pasar kerja yang kaku diyakini tidak sesuai lagi untuk kondisi perekonomian global yang semakin kompetitif dan liberal.  Bank Dunia menganggap bahwa pasar kerja yang fleksibel merupakan  sistem pasar yang dianggap paling tepat bagi kelompok sosial manapun (Nugroho & Tjandraningsih 2007).

Liberalisasi pasar kerja dan ketimpangan yang semakin besar di antara para pelaku pasar - khususnya antara pengusaha sebagai pembeli tenaga kerja dan pekerja sebagai penjual tenaga kerja – menjadi salah satu pokok keprihatinan Faisal Basri dalam tulisannya. Tulisan ini hendak menanggapi keprihatinan tersebut dengan menguraikan apa yang terjadi ketika upaya fleksibilisasi pasar kerja secara keras dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha melalui kebijakan dan praktek ketenagakerjaan.

Fleksibilisasi pasar kerja mengakibatkan  tiga perubahan menyolok yang terjadi di dunia kerja. Pertama, perubahan dalam arti kemunduran dalam kondisi kerja dan kesempatan kerja  di berbagai sektor. Kedua, perubahan dalam hubungan kerja dan syarat kerja di sektor formal - yang dijadikan andalan penyerapan tenaga kerja sekaligus sebagai salah satu tanda kemajuan ekonomi – yang cenderung menjadi informal dan kehilangan aspek pengaturan dan perlindungannya. . Ketiga, bangkitnya kekuatan gerakan buruh sebagai kekuatan penyeimbang dalam sebuah situasi anomali [W1] dalam iklim pasar yang liberal melalui fleksibilisasi pasar kerja. Salah satu prinsip pasar kerja fleksibel adalah melemahkan kekuatan kolektif pekerja melalui fragmentasi pekerja berdasarkan status hubungan kerja dan membuat hubungan kerja lebih individualistik. Gerakan buruh di Indonesia justru memperlihatkan kekuatan dan pengaruhnya di tengah bekerjanya prinsip tersebut.Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena ada  ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan  ketenagakerjaan dengan kondisi obyektif angkatan kerja, kondisi institusi-institusi pasar tenaga kerja, kebijakan makro perekonomian dan – yang lebih terpenting – menurunnya tanggung jawab negara terhadap perlindungan pekerja dan kesejahteraan warganya (Nugroho &  Tjandraningsih, 2007). Dampaknya secara umum menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan industrial yang cenderung merugikan kaum pekerja sebagai kelompok warga negara yang posisinya paling lemah di hadapan negara dan kaum pemilik modal.


Pasar Kerja Fleksibel dan Wujudnya di Indonesia

Gejala pasar kerja fleksibel sebagai ciri utama hubungan kerja mulai muncul di awal tahun 2000an dan terus meluas hingga sekarang. Sepanjang kurun waktu satu dekade setelahnya, penerapan fleksibilisasi dalam bentuk hubungan kerja kontrak dan outsourcing menjadi salah satu sumber kerisauan pekerja dan menjadi penyebab sekaligus pokok masalah dalam konflik industrial di Indonesia. Sementara  di tingkat kebijakan masih terus menjadi perdebatan apakah pasar kerja di Indonesia masih terlalu kaku atau sudah fleksibel[1].  Perdebatan ini mengikuti perdebatan mengenai keuntungan dan kerugian pasar kerja fleksibel yang kemudian membentuk kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap konsep maupun praktik ini.

Pasar kerja fleksible menjelaskan sebuah situasi dimana pasar kerja dapat cepat menyesuaikan diri dan mencapai keseimbangan dari gejolak ekonomi dan kompetisi. Ciri pokok pasar kerja fleksibel adalah kemudahan untuk merekrut dan memecat pekerja, tenaga kerja yang fleksibel secara jenis pekerjaan dan tempat kerja serta pengurangan intervensi pemerintah yang dapat mendistorsi pasar.

Setidaknya ada tiga prinsip dasar pasar kerja yang fleksibel. Pertama adalah keleluasaan transaksi jual-beli tenaga kerja yang diasumsikan berjalan secara alamiah yang mempertemukan antara pembeli dan penjual tenaga kerja. Prinsip ini mengandaikan kekuatan tawar yang seimbang antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Diasumsikan bahwa pembeli tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pembeli, sedangkan tenaga kerja bebas memilih pembeli tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan rasional tenaga kerja (Islam, 2001).   

Kedua, keleluasaan untuk mempekerjakan dan melepas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk  regulasi yang melindungi pekerja. Prinsip ini menghendaki dihapuskannya berbagai peraturan pemerintah yang melindungi tenaga kerja agar beban biaya tenaga kerja dapat dikurangi dan agar perusahaan dapat dengan lincah mengambil tindakan ketika terjadi guncangan ekonomi.  

Ketiga, keleluasaan untuk menerapkan hubungan dan syarat kerja tanpa gangguan dari serikat buruh. Prinsip ketiga ini melihat bahwa serikat buruh merupakan sebuah entitas kolektif yang menimbulkan biaya tinggi dalam urusan hubungan kerja dan mengurangi kelincahan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi guncangan ekonomi, dalam hal ini dalam kaitannya dengan fleksibilitas dalam penggunaan jumlah pekerja. Oleh karena itu  peran serikat buruh sebagai basis kekuatan kolektif mulai dikurangi atau setidaknya didorong ke arah bentuk yang lebih korporatis dan sistem kolektivisme dalam hubungan industrial mulai digeser ke arah individualisme. Individualisasi hubungan-hubungan kerja dianggap sebagai kunci penting untuk mendorong produktivitas dan mengurangi kontrol kolektif serikat buruh terhadap kepentingan-kepentingan produksi dan ekspansi modal (Nugroho & Tjandraningsih, 2007).  

Ketiga prinsip tersebut mewujud dalam bentuk baru hubungan kerja yang mengandalkan system kontrak dan outsourcing yang merupakan bentuk dari fleksibilitas numerikal dan fungsional[2] . Model hubungan kerja berdasarkan sistem kontrak dan outsourcing diterapkan dan diperluas cakupannya untuk memungkinkan fleksibilisasi tersebut. Penerapan hubungan kerja kontrak (short-term contract workers atau temporary workers) dan outsourcing (agency workers) dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja tetap dan dengan demikian akan mengurangi komponen biaya tenaga kerja.

Di Indonesia penerapan hubungan kerja kontrak dan outsourcing merupakan warna dominan hubungan kerja di berbagai pabrik besar dan menengah dan sekaligus menggeser posisi para pekerja tetap. Penelitian di sektor otomotif dan elektronik (Tjandraningsih et al, 2010), garmen (AKATIGA 2011) dan perbankan (Herawati et al, 2011) menemukan bahwa dengan diterapkannya hubungan kerja kontrak dan outsourcing telah terjadi penciutan jumlah pekerja tetap secara signifikan. Seiring dengan penciutan itu, terjadi pula penurunan kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam hubungan kerja kontrak – baik kontrak langsung dengan perusahaan maupun melalui pihak ketiga – pekerja hanya menerima upah pokok dan beberapa tunjangan untuk masa tertentu dan ketika hubungan kerja berakhir pengusaha tidak perlu membayar pesangon. Biaya tenaga kerja dengan mengurangi pekerja tetap dan mempekerjakan pekerja kontrak dapat berkurang hingga 40%. Perbedaan upah antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing mencapai lebih dari 25% untuk kewajiban dan perintah kerja yang sama (Tjandraningsih et al 2010).

Pasar kerja yang fleksibel dalam bentuk outsourcing tenaga kerja dalam penerapannya justru membawa ekses buruk bagi pekerja karena system pengawasan terhadap perusahaan penyalur amat lemah dan memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap pekerja melalui system pemotongan gaji oleh perusahaan penyalur terhadap tenaga kerja yang disalurkan. Praktik outsourcing tenaga kerja yang terjadi di Indonesia memang sebuah fenomena yang sarat dengan ketidakadilan. Outsourcing tenaga kerja melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja yang peran dan mekanisme kerjanya serupa dengan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI)  ke luar negeri.

 Bagi perusahaan penyalur tenaga kerja, bisnis ini sangat menguntungkan karena 1)proses perekrutan tenaga kerja tidak lagi dilakukan oleh perusahaan pengguna dan pekerja yang hendak mencari pekerjaan harus melalui perusahaan penyalur, 2) system komisi per tenaga kerja yang disalurkan maupun management fee yang diberlakukan dan 3) kemudahan pendirian usaha serta pengawasan yang amat longgar. Bagi pekerja mencari pekerjaan melalui penyalur berarti memerlukan sejumlah uang untuk dapat disalurkan dan sejumlah uang lagi untuk dapat mempertahankan pekerjaannya atau dapat terus-menerus dipekerjakan.

Harus diakui memang banyak perusahaan penyalur tenaga kerja yang bekerja secara professional, taat terhadap peraturan dan menghormati hak-hak buruh, akan tetapi jauh lebih banyak lagi perusahaan yang nakal dan tidak mengindahkan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan buruh hidup tidak layak, sebagaimana diakui ketua umum asosiasi perusahaan alihdaya. Sumber yang sama juga mengungkapkan dari 12 ribu jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja yang diketahui beroperasi, hanya separuhnya yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hanya seratus perusahaan yang bergabung dalam asosiasi (ekbis.sindonews/read/2012/11/09).

Perusahaan penyalur tenaga kerja selain yang berbadan hukum juga banyak yang beroperasi secara informal dan melibatkan berbagai pihak mulai dari para tokoh masyarakat formal dan informal, para pejabat birokrasi dan parlemen bahkan para pengurus serikat pekerja. Perusahaan semacam inilah yang beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa sanksi ketika menjalankan praktik penyaluran pekerja secara melanggar hukum. Akibatnya, pekerja menjadi pihak yang dirugikan karena menjadi sumber eksploitasi.

Aparat Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Riau sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan merasa kebijakan mengenai outsourcing merupakan kebijakan yang merepotkan sebab kemunculan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja seringkali membawa nama bupati yang menyebabkan ‘gigi’pengawas ketenagakerjaan menjadi tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Situasi semacam ini pada akhirnya kembali menyebabkan para pekerja outsourcing menjadi pihak yang dirugikan.

Situasi di atas muncul karena sikap dan posisi pemerintah pusat yang tidak jelas dalam menerbitkan peraturan sekaligus ketidaksiapan untuk mengawal peraturan yang dibuatnya. Dalam praktiknya peraturan mengenai outsourcing digugat baik oleh pekerja maupun perusahaan penyalur karena inkonsistensi pemerintah. Pemerintah juga tidak siap dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan para obyek hukum terhadap peraturannya. Dalam hal ini yang paling menyolok adalah ketidaksiapan para pengawas tenaga kerja dalam menjalankan perannya, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Persoalan lain yang muncul dengan pasar kerja yang fleksibel adalah kecenderungan terjadinya informalisasi hubungan kerja di sektor formal. Bank Dunia sebagai sponsor utama pasar kerja fleksibel mengasumsikan antara lain bahwa pasar kerja yang fleksibel akan menjamin terbukanya peluang para pekerja di sektor informal untuk berpindah ke sektor formal yang lebih aman, terlindungi  dan menyejahterakan (World Bank, 2005; World Bank 2006).  Dengan semakin banyak orang bekerja di sektor formal, maka akan lebih banyak pekerja yang memperoleh jaminan perlindungan hukum formal, tunjangan kesehatan, pendidikan dan pensiun, dan peningkatan keterampilan.

Di tingkat implementasi asumsi tersebut tidak terbukti sebab hubungan kerja yang fleksibel justru cenderung menerapkan hubungan kerja informal di sector formal sehingga sector formal tidak lagi dapat diandalkan. Penerapan pasar kerja fleksibel telah menyebabkan kelebihan-kelebihan sektor formal dalam soal kondisi kerja semakin sirna: tak ada lagi kepastian kerja dan tak ada lagi jaminan kesejahteraan pagi para pekerjanya. Gejala ini belum banyak disadari atau tidak banyak diangkat terutama oleh para ekonom ketenagakerjaan dan para pengambil kebijakan. Resep kemajuan ekonomi dengan indikator semakin banyak tenaga kerja dari sektor informal yang terserap ke sektor formal  masih dianggap cocok. Keunggulan sektor formal dengan aspek regulasi dan perlindungan dan kesejahteraan masih dianggap tak tergoyahkan dan oleh karena itu tetap hendak diusahakan agar lebih  meningkat penyerapan tenaga kerjanya.

Faisal Basri termasuk dalam kelompok ini dengan menyatakan bahwa sektor formal adalah basis untuk mempercepat terbentuknya lapisan kelas menengah yang kokoh. Alih-alih menciptakan lapisan menengah yang kokoh, fleksibilisasi pasar dan hubungan kerja di sektor formal kini  justru menciptakan barisan pekerja yang  yang semakin rentan dan suram masa depannya. Penelitian yang dilakukan penulis maupun para peneliti lain menunjukkan diterapkannya hubungan kerja kontrak pendek, hubungan kerja tanpa kontrak, harian lepas dan magang di berbagai pabrik yang masuk dalam kategori sektor formal.

Jenis-jenis hubungan kerja ini menyebabkan para pekerja menjadi sibuk berusaha mempertahankan pekerjaannya dan tidak sempat untuk memunculkan identitasnya sebagai kelas menengah dengan potensi kekuatan politik yang besar. Dengan kata lain, ide pembentukan kelas menengah dari kaum pekerja di sektor formal dalam situasi fleksibilisasi pasar kerja adalah sebuah situasi yang ‘jauh panggang dari api’.  Dalam konteks yang lain, kaum pekerja kerah putih yang diasumsikan menjadi bagian penting dari kelas menengah yang kokoh justru adalah kelompok pekerja yang lebih tidak menyadari hak-haknya sebagai pekerja dibandingkan kaum pekerja kerah biru.

Kecenderungan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan sudah merupakan situasi global. Sebagaimana ditulis oleh Dae-Oup Chang, globalisasi membawa serta berbagai praktek system produksi dan hubungan kerja yang semakin informal ke dalam sector formal (2009). Globalisasi informalisasi hubungan kerja di sektor formal juga  membawa implikasi  terciptanya jenis-jenis  hubungan kerja yang nonstandard dalam arti bukan pekerjaan tetap dan purna waktu, melainkan pekerjaan lepas, musiman, dengan kontrak pendek, paruh waktu dan pemanfaatan agen-agen penyalur (Vosko 2003) yang berekses pada semakin rentannya kondisi kerja (Kalleberg 2009, Arnold & Bongiovi 2013). Informalisasi sector formal dan kerentanan pekerja dalam hubungan kerja informal sebagai dampak dari fleksibilisasi menjadi ciri kondisi kerja dan keprihatinan pekerja di berbagai Negara Asia Tenggara (Ofreneo 2013, Turalak 2013, Arnold 2013) .

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kerja tersebut merupakan pemantik munculnya gerakan buruh sejak lima tahun. Secara konsisten gerakan buruh  selalu menyuarakan perbaikan kondisi kerja dan penghapusan outsourcing  karena praktik-praktiknya yang semakin merisaukan.


Fleksibilisasi pasar kerja dan Peran Pemerintah

Dalam kerangka globalisasi,  pasar kerja yang fleksibel telah menjadi sebuah keniscayaan yang sulit ditolak. Dukungan institusi-institusi multinasional terhadap sistem ini yang mempercayai sisi positif fleksibilisasi dan membuatnya dapat dilembagakan dalam pasar kerja adalah yang membuatnya niscaya.  Pasar kerja yang fleksibel akan menurunkan biaya tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memberi peluang bagi usaha untuk lebih  responsif dalam menghadapi perubahan ekonomi; sehingga dengan demikian perusahaan akan terus beroperasi dan mengurangi pengangguran, bahkan menciptakan kesempatan kerja.   Tujuan itu hanya dapat dicapai hanya jika dilengkapi dengan serangkaian kondisi struktural penunjang.  Pasar kerja fleksibel memerlukan dukungan sebuah kebijakan pasar kerja yang koheren dan terintegrasi dengan sistem hubungan industrial, strategi industrialisasi dan sistem jaminan sosial yang baik. 

Secara lebih spesifik struktur pasar kerja yang ditandai oleh suplai yang besar dari buruh terampil, aksesibilitas yang luas terhadap informasi mengenai pasar kerja dan penarikan sumber dana untuk jaminan sosial yang diredistribusikan secara merata menjadi faktor-faktor penting yang menentukan efektivitas pasar tersebut (Nugroho & Tjandraningsih 2007). Akan tetapi persis justru struktur penunjang itu yang belum disediakan oleh pemerintah Indonesia sehingga penerapan pasar kerja fleksibel bahkan menimbulkan situasi ketidakadilan. Pengusaha memperoleh keuntungan akan tetapi para pekerja menanggung kerugiannya. Pengalaman Indonesia dengan pasar kerja fleksibel jelas membuktikan bahwa bagi kualitas pasar kerja yang rendah dan dipenuhi dengan buruh tidak terampil, system ini merugikan pekerja. Di samping jumlahnya yang berlebih, keterampilan yang rendah telah menempatkan pekerja dalam posisi lemah untuk melakukan tawar-menawar. Sistem jaminan sosial universal  juga belum sepenuh hati diterapkan dan diperlukan tekanan public secara terus-menerus kepada pemerintah untuk mau melaksanakannya.

Pasar kerja fleksible sebagai kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang tidak utuh dan tidak didasarkan pada kondisi obyektif pasar kerja Indonesia.  Dampak yang muncul karenanya menimbulkan kerumitan situasi dan gejolak hubungan industrial. Kaum pekerja sebagai pihak yang lebih lemah di hadapan pengusaha dan pemilik modal menjadi kelompok yang menderita kerugian yang lebih besar dari kerumitan tersebut. Amanat konstitusi agar negara menjamin kesempatan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya belum sepenuhnya dijalankan. Kaum pekerja  masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan.

Kaum pekerja yang tahun ini dicatat oleh BPS berjumlah 114 juta orang  merupakan bagian besar  bangsa Indonesia harus dilihat sebagai warga Negara yang perlu dilindungi terutama jika dilihat dari mutu tenaga kerja yang 48% hanya berpendidikan SD dan 18% berpendidikan SMP. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan investasi perlu lebih berorientasi keadilan agar amanat konstitusi dan cita-cita Nurcholish Madjid dapat diwujudkan di tengah dunia yang semakin timpang dan lebih menguntungkan bagi sedikit orang. Visi Indonesia yang adil dan sejahtera memang masih jauh dan jalan untuk menempuhnya semakin sarat dengan tantangan dan rintangan, akan tetapi kehendak untuk mewujudkannya melalui perhatian yang lebih besar kepada kaum pekerja sudah merupakan langkah penting dalam perjalanan meraihnya.


DAFTAR RUJUKAN

Chang, Dae-Oup, 2009, Informalising Labour in Asia’s Global Factory in Journal of Contemporary Asia Vol. 39, No. 2, May 2009, pp. 161–179

Herawati et al, 2011, Penelitian Praktek Kerja Outsourcing pada sub-sektor Perbankan: Studi Kasus Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung:  AKATIGA-OPSI-FES

 

Hewison, Kevin & Arne L. Kalleberg, 2012, Precarious Work and Flexibilisation in South and SouthEast Asia, in American Behavioral Scientist, 57 (4) 395-402, Sage Publication

Hewison, Kevin & Woradul Tularak, 2013, Thailand and Precarious Work: An Assessment, in American Behavioral Scientist, 57 (4) 444-467, Sage Publication

Islam, Iyanatul, 2001. “Beyond Labour Market Flexibility: Issues and Options for Post-Crisis Indonesia. Journal of the Asia Pasific Economy 6 (3) 2001: 305-334.

Maiti, Dibyendu, 2012, Precarious Work India: Trends and Emerging Issues in American Behavioral Scientist, 57 (4) 507-530, Sage Publication

Nugroho, Hari  &  Indrasari Tjandraningsih, 2007, Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggungjawab Negara, Kertas Posisi, terbit terbatas

Tjandraningsih et al, 2010, Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing di Sektor Metal di Indonesia, Bandung:AKATIGA-FSPMI-FES

Vosko, Leah F et al, 2003, Precarious Jobs: A New Typology of Employment in Statistics Canada Catalogue no 75-001-XIE

World Bank. 2005. Doing Business in 2005, Removing Obstacles to Growth. Washington: IBRD/ World Bank.

World Bank. 2006. Doing Business in 2006, Creating Jobs. Washington: IBRD/ the World Bank

www.ekbis.sindonews/read/2012/11/09



[1] Diskusi Kebijakan AKATIGA-LIPI “Investasi Global, Pasar Kerja Fleksibel dan Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia” di Jakarta 3 April 2013

[2] Selain fleksibilitas numerical dan fungsional juga ada fleksiblitas upah dan fleksibilitas lokasi


 [W1]Apa yang dimaksud dengan situasi anomaly di sini? Mohon dilengkapi kalimatnya

 

 

 

Read 2066 times Last modified on Selasa, 15 Maret 2016 07:33
I. Tjandraningsih

Peneliti senior Akatiga dengan latar belakang studi pembangunan, konsisten mendalami isu perburuhan dan pemberdayaan pekerja anak (termasuk perempuan) di sektor formal maupun informal. Sangat aktif dalam jaringan perburuhan nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah berkaitan dengan isu perburuhan yang didalaminya telah banyak diterbitkan baik dalam Indonesia maupun dalam Inggris. Sejak 2007 juga mengajar mata kuliah Hubungan Industrial di Magister Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung.

Penelitian:

  1. Research Coordinator of research on ‘Gendered Impacts of the Economic Crisis in Indonesia’ funded by ASEM-ILO-WB-CIDA, 1999
  1. Research Coordinator on “Enabling Environment for Sustainable Enterprises : Workers’ Perspective” with ILO and 4 Indonesia national trade union confederations, August 2011 – February  2012
  2. Principal researcher on “The Practice of Contract and Outsourcing Workers in Metal Industry in Indonesia”, AKATIGA-FSPMI-FES, Feb-August 2011
  3. Principal Researcher on “The Living Wage Survey”, FES-AKATIGA-TWARO, April 2009
  4. Principal Researcher for research on ‘The Impact of the expiry of  the Agreement on Textile and Clothing on Textile and Garment Industry in Indonesia’, AKATIGA & Friedrich Ebert Stiftung, 2007
  5. Research Coordinator of a joint research project of AKATIGA-TURC-LABSOSIO UI funded by the European Union on ‘Promoting Fair Labour Regulations in Indonesia: A Study and Advocacy in Improving Local Level Investment Environment’ , April 2005 – March 2006

 

Apa itu Akatiga?

Lembaga Pusat Penelitian Sosial yang mengkaji isu-isu sosial untuk pengentasan kemiskinan bagi kaum marginal di Indonesia.

Alamat

Jl. Tubagus Ismail II. No 2.
Bandung 40134. Jawa Barat - Indonesia.

Phone: 022 2502302
Fax: 022 2535824

E-mail: akatiga@indo.net.id

  

Berlangganan

Hasil studi, Berita dan opini di email anda

Peta

Anda disini: Publikasi Artikel Pasar Kerja Fleksibel dan Keadilan bagi Kaum Pekerja